Nusantaratv.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa negara harus berpihak kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan inklusivitas di Indonesia.
"Saya kira masalah disabilitas ini perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah," kata Prabowo pada segmen ketiga debat pamungkas antar-calon presiden di Jakarta Convention Center, Minggu malam.
Menurut Prabowo, pemerintah harus lebih proaktif untuk berinvestasi pada sekolah-sekolah khusus penyandang disabilitas serta mengembangkan teknologi untuk membantu kehidupan mereka.
"Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi, untuk membantu kaum disabilitas. Mereka yang penglihatan kurang, yang pendengaran kurang, dan sebagainya. Mereka yang tangannya sekarang sudah ada protese-protese tangan-tangan buatan dengan Artificial Intelligence dan teknologi miniatur. Jadi, pemerintah harus lebih banyak pengeluaran membantu kaum disabilitas," kata dia.
Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, mengaku sudah mengupayakan keberpihakan pada penyandang disabilitas.
"Saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik, sebagai Ketua Umum Gerindra, kami yang mensponsori Undang-Undang Disabilitas. Kami yang termasuk mendorong itu lolos di DPR," ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban Prabowo atas pertanyaan panelis terkait komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.(Ant)