PPRA 67 Sarankan Strategi Penguatan Mencapai Full Democracy

Nusantaratv.com-Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 67 Lemhannas RI menyelenggarakan Seminar Nasional pada 2 Oktober 2024 bertempat di Lemhannas RI, Jakarta.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat Demokrasi” ini, menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. sebagai pembicara kunci. 

Selain itu, turut hadir tiga narasumber ahli, yaitu Pakar Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Prof. D.r Margarito Kamis, S.H., M. Hum.; Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, M.Si.; dan Dosen Tetap Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, Dr. H.  Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.

Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono bersama para pembicara Seminar Nasional PPRA 67 Lemhanas RI/Foto: Istimewa

Kegiatan ini akan membahas berbagai cara untuk meningkatkan demokrasi Indonesia untuk mencapai negara "Full Democracy". Strategi-strategi ini termasuk mengubah sistem hukum untuk meningkatkan budaya politik, meningkatkan peran lembaga yudikatif, dan meningkatkan budaya politik masyarakat.

Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan budaya politik yang kuat dan matang, namun salah satu penyebab utama lemahnya budaya politik di Indonesia adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat secara inklusif dalam proses politik dan partisipasi yang terbatas. Budaya politik yang berkembang cenderung pasif, bergantung pada arahan elit politik, dan tanpa adanya keterlibatan aktif.

Budaya politik Indonesia hampir tidak berubah setelah reformasi, meskipun struktur dan fungsi sistem politik berubah. Ini dibuktikan oleh berbagai ancaman yang muncul selama pemilu, seperti isu politik uang, nepotisme, dan dinasti politik, serta banyaknya disinformasi. 

Gubernur Lemhanas RI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono memberikan plakat kepada Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dalam Seminar Nasional PPRA 67 Lemhanas RI/Foto: Istimewa

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendukung budaya politik yang lebih baik dalam demokrasi, dan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai "Full Democracy".

Meski Indonesia memiliki populasi pemilih muda yang potensial, namun kelompok ini justru rentan dipengaruhi oleh hoaks yang tersebar di media sosial.

Oleh karena itu, upaya sistematis harus dilakukan untuk meningkatkan budaya politik yang partisipatif, memperbaiki regulasi, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik untuk memperkuat demokrasi. 

Pakar hukum tata negara Profesor Margarito Kamis menjadi pembicara dalam Seminar Nasional PPRA 67 Lemhanas RI/Foto: Istimewa

Dengan mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum, diharapkan negara demokrasi penuh dapat tercapai. Selain itu, penting untuk membuat strategi dan mitigasi yang fokus pada peningkatan partisipasi pemilu dan perbaikan budaya politik masyarakat, baik melalui pendidikan politik maupun pemberantasan praktik politik yang tidak sehat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tidak hanya partisipasi aktif masyarakat yang meningkat, tetapi juga para pembicara dan peserta dapat turut berkontribusi dalam reformasi regulasi, penguatan peran lembaga non-pemerintah, dan peningkatan literasi politik masyarakat.