Polemik Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil Terjunkan Tim

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar rapat khusus bersama MUI, Kemenag, tokoh ulama, hingga ormas Islam untuk membahas polemik dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Rapat khusus tersebut menghasilkan beberapa keputusan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan hasil dari rapat khusus yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023). Hasilnya disepakati dibentuk tim yang akan melakukan investigasi ke Al-Zaytun.

"MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah rapat, kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayyun, beri ruang itu dulu," ujar Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan, apabila hasil investigasi nanti ditemukan ada pelanggaran, baik dari nilai keagamaan maupun administrasi, akan ada tindakan yang diberikan kepada Ponpes Al-Zaytun.

"Nanti kita lihat hasilnya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fiqih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum," kata dia.

Dia mengatakan, Pemprov Jabar telah berupaya merespons keresahan yang terjadi di masyarakat karena sejumlah kontroversi yang dibuat oleh ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.

Dirinya pun meminta pihak Al-Zaytun koperatif selama tim investigasi nanti menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan fakta di dalam lingkungan Ponpes Al-Zaytun.

Bagi Ridwan Kamil, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ribuan santri yang tengah mengenyam pendidikan di Al-Zaytun tidak terbawa pada ajaran yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara.

"Kami minta Al-Zaytun untuk koperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarah, sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayun dan berdialog. Yang terpenting dari kami, Pemprov harus menyelamatkan 5.000 siswa, yang terindentifikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum," jelas dia.

"Akan ada upaya yang terukur, kami tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa fakta yang lengkap," sambungnya.

Nantinya tim investigasi Al-Zaytun akan berisikan orang-orang dari berbagai instansi seperti MUI pusat dan Jabar, Kemenag, kepolisian dan juga kejaksaan.

"Dari pada ngetok pintu dua tim, saya koordinasi kan gabungan saja, ada MUI pusat dan Jabar, nanti ada polisi, kejaksaan, Kemenag, aparat. Kalau menolak, nanti Selasa saya kabari. Beri kesempatan tim investigasi melakukan kerja 7 hari," pungkasnya.