Petisi Cipayung Plus DIY: Kita Tak Ingin Embrio Orde Baru Lahir Kembali

Nusantaratv.com - 09 Februari 2024

Capres-cawapres Pemilu 2024. (Net)
Capres-cawapres Pemilu 2024. (Net)

Penulis: Mochammad Rizki

Nusantaratv.com - Dalam waktu dekat, masyarakat akan menggelar pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu 2024 tersebut, dinilai merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Pemilu disebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana setiap warga negara berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif secara langsung dan demokratis.

“Pesta demokrasi yang akan kita jalani ini harus menjadi ajang bagi kita untuk bersama-sama menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa mendatang. Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohanes Tola, Petisi Cipayung Plus DIY yang sekaligus Ketua PMKRI Yogyakarta, kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Ia mengatakan, seluruh pihak harus sadar bahwa persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Dia menyebut, peristiwa yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, merupakan bencana besar bagi cita-cita demokrasi RI. 

“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin Pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral dalam momentum pemilu ini," papar dia. 

Selain itu, lanjutnya kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat dan bahkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap pemerintah yang berkuasa jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian yang diduga tidak netral dalam kontestasi pemilu ini. 

"Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat," ucap Yohanes Tola. 

Ia menyebut, akan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung oleh stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil. Pihaknya pun berharap, seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang kita dan memberi sikap untuk mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi Pemilu yang akan diadakan dalam waktu yang singkat ini.

“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio orde baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini. Jika itu terjadi, Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama. Demokrasi pada dasarnya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang. Jika ada intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan, Cipayung Plus DIY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sinyal awas bagi kekuasaan saat ini," jelas dia. 

Ini adalah upaya dan wujud cinta kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamankan kepada kita semua, masyarakat Indonesia. Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi kita. Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik kita di tanah yang sangat berbhineka ini,” sambungnya. 

Pihaknya pun membuat sebuah petisi untuk mengawal proses penyelenggaran Pemilu 2024, isinya:

1. Menuntut Presiden, lembaga pemerintah, ASN, KPU, dan Bawaslu untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku
2. Mendukung lembaga penegak hukum untuk menindak tegas ASN, KPU, Bawaslu, ataupun calon presiden-wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu

"Petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan beretika. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah rakyat yang cerdas, kritis, dan berani dalam menentukan pilihan kita. Mari kita jaga demokrasi kita dari mereka yang ingin menghancurkannya," jelas dia. 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close