Penurunan Stunting Perlu Inovasi Daerah Manfaatkan Kearifan Lokal

Nusantaratv.com - Penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah, agar program-program yang ada benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan di tiap daerah.
 
“Kehadiran inovasi daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan berbagai karakteristik wilayah setempat menjadi penting, karena sering kali implementasi program tidak bisa disamakan untuk semua region,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual peluncuran buku “Moving Forward: How Indonesia’s Districts Reduce Stunting”  atau “Melangkah Maju: Inisiatif Lokal dalam Menurunkan Stunting di Indonesia”, di Jakarta, Selasa (31/05/2022).

Buku yang diterbitkan oleh The World Bank tersebut,  berisi dokumentasi berbagai praktik dan inovasi dalam upaya penurunan angka stunting di berbagai daerah di tanah air. Wapres pun mengapresiasi dan menyambut baik penerbitan buku yang sejalan program nasional Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan generasi emas yang bebas stunting ini. 

“Saya berharap beragam praktik baik dalam buku ini dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi daerah lain, untuk melahirkan terobosan dalam percepatan penurunan stunting,” ungkapnya. 
Melalui buku ini, tutur Wapres, terlihat semangat para pejuang penurunan stunting di tingkat akar rumput yang patut diapresiasi dan menjadi teladan. 

“Kerja keras dan pengabdian mereka seyogianya menjadi teladan bagi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penurunan stunting,” pintanya.

Untuk itu, Wapres berharap buku ini juga semakin memotivasi para kader, bidan, ahli gizi, petugas kesehatan masyarakat, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas mulia menurunkan kasus stunting anak Indonesia. Termasuk melalui upaya mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta mencegah stunting.

“Bagi saya, buku ini bukan sekadar dokumentasi praktik baik di lapangan, melainkan juga bentuk penghargaan bagi pahlawan lokal atas perjuangan mereka, dan sebagai media pemantik gagasan inovatif bagi semua pelaku dan mitra, dalam upaya percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan pemerintahan,” pungkasnya.

Sejalan dengan Wapres, the World Bank Country Director for Indonesia Satu Kahkonen menyatakan, buku ini menjelaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia memberantas stunting dengan memanfaatkan kearifan lokal. Selain itu, buku tersebut juga menunjukkan dukungan World Bank kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan angka stunting, melalui berbagai masukan, penyediaan teknologi terkait, serta analisis dan monitoring progresnya.

“Buku ini membuktikan bahwa komitmen dan kolaborasi merupakan faktor kunci dalam kesuksesan memberantas stunting. Buku ini menunjukkan bahwa standardisasi program yang berbeda, solusi berbasis kearifan lokal, pemberian fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk berinovasi terbukti memiliki implikasi positif dalam upaya pemberantasan stunting,” tuturnya.

Secara khusus, Kahkonen berharap buku ini dapat menginspirasi masyarakat dan pemerintah untuk mengadopsi berbagai inisiasi pemenuhan gizi berbasis kearifan lokal yang telah dilakukan di berbagai daerah selama ini dalam mengatasi masalah stunting, sehingga dapat pula diterapkan di daerah lain.

“Semangat dan komitmen masyarakat, organisasi, dan pemerintah daerah terdokumentasi dalam buku ini. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa tantangan dunia dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah sangat kompleks. Seperti Indonesia yang memiliki tugas untuk menurunkan angka stunting dan bertekad untuk melakukannya dengan sekuat tenaga,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki progres yang baik dalam upaya penurunan angka stunting. Menurutnya, angka prevalensi stunting kini menurun signifikan dari 27,7% pada 2019, menjadi 24,4% pada 2021. 

“Saat ini Indonesia telah menetapkan provinsi-provinsi prioritas untuk penurunan angka stunting yakni 7 provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi yang memiliki kasus stunting terbanyak, dengan target penurunan angka prevalensi stunting nasional hingga 14% pada 2024,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun memastikan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan stunting, khususnya melalui penguatan intervensi spesifik terhadap bayi sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Tidak hanya itu, pendidikan nutrisi dan kesehatan, screening anemia, peningkatan imunitas gadis dan ibu hamil, perawatan kehamilan (antinatal care), pemberian suplemen makanan untuk ibu hamil dengan malnutrisi energi kronis dan untuk anak di bawah lima tahun dengan malnutrisi akut, juga terus dilakukan.

“Selain itu, intervensi sensitif termasuk pendidikan kesehatan untuk gadis dewasa, wanita hamil, keluarga dengan anak di bawah lima tahun, keluarga peserta program perlindungan sosial, program keluarga pasca melahirkan, pemeriksaan kesehatan untuk usia subur, penyediaan air dan sanitasi yang baik, serta pemberian pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak stunting,” imbuhnya.

Hadir pada acara ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa PDT Sugito, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Haeru Rahayu, serta para pejabat the World Bank di Indonesia. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/SK-BPMI, Setwapres)