Pengembangan Ekonomi Kawasan Demi Percepatan Pembangunan Daerah

Nusantaratv.com - Membangun ekonomi kawasan di daerah diharapkan dapat menjadi enzim percepatan pengembangan ekonomi daerah.

 Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi saat menjadi narasumber FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan tema “ Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi”, Kamis (18/8/2022) di Hotel Lombok Astoria.
 
Ariadi mengatakan, point berekonomi adalah bagaimana menciptakan kawasan-kawasan ekonomi.

"Apakah kawasan industri? Ekonomi khusus ? Perdagangan bebas? pemerintah harus tegas memberikan regulasi berserta insentif yang diberikan," katanya.

Dikatakakan Ariadi, untuk mendukung kegiatan ekspor,  pemerintah pusat juga harus konsisten memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, memberikan insentif pada penerapan energi terbarukan.

Sementara itu, Wisnu selaku Direktur Kerjasama Pembangunan juga menekankan Peran dan potensi daerah juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang optimal

 Wisnu menjelaskan, ketidakpastian global seperti covid19, dinamika politik yang tidak menentu seperti konflik di berbagai belahan dunia seperti Ukraina dengan Rusia juga adanya kemajuan di era digitalisasi teknologi ini juga tidak dapat dihindari sehingga mempengaruhi kebijakan ekonomi.

 "Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi pertimbangan pada saat menyusun perencanaan kedepan. Namun hal ini tentunya dapat diantisipasi dengan menyusun dokumen perencanaan yang afektif dan kualistik. Jadi perlu melibatkan stakeholder," jelas Wisnu.

 Pada kesempatan itu juga Sekda Provinsi NTB menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun ekonomi, diantaranya Politik domestik, Pembangunan Kewilayahan, dan Global partnership.

 "Untuk sisi politik domestik, jadi memproyeksikan 20 tahun ke depan 2045 tidak luput dari bagaimana konstelasi politik, yaitu kebijakan pemerintahan yang apakah kepada perjalanan kita kedepan ekonomi membaik kemudian fiskal menguat, maka menteri keuangan sudah siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan bidang kemasyarakatan" kata Ariadi

Ariadi mengatakan, perlu memperhitungkan bahwa faktor laut sebagai insentif yang harus diberikan bersama dengan daerah memperhitungkan komponen luas daratan . Ini perlu di antisipasi sehingga daerah kepulauan sama majunya dengan daerah daratan. 

 "Aspek global partnership. SDG point 17 menyebutkan global partnership.Padahal untuk mendapatkan kemajuan persaingan dan lain sebagainya, betapa global partnership ini dibuka untuk memberikan keleluasaan kesempatan berkembang dengan sebaik-baiknya dan ini harus dipersiapkan dari sekarang," katanya.

"Kalu kita bersifat difensif, tidak aktif keluar maka negara kita hanya akan menjadi pasar dari produk-produk dan tidak mampu menikmati persaingan pasar global sedemikian rupa" tambahnya.

Dikatakan Ariadi, kedepannya secara nasional angka kemiskinan ini menjadi isu yg harus di tuntaskan dan harus berada di satu digit. Kemudian Human development index, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi melalui kegiatan investasi perlu terus di dorong. Di NTB ada kawasan Ekonomi khusus dan lain sebagainya yang harus terus dipacu.

"Jadi kaitan dengan pembangunan ekonomi harus selalu dikawal pemerintah provinsi kabupaten kota juga harus memberikan dukungan itu sehingga investor dr luar masuk ke Indonesia agar meningkatkan kegiatan ekonomi," tutupnya.