Pengamat: G20 Tekankan Peran Pariwisata Untuk Pemulihan Global

Nusantaratv.com - Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Chusmeru menilai pernyataan para pemimpin atau Leaders’ Declaration yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menekankan peran penting pariwisata untuk pemulihan global.

"Ada dua hal krusial yang disepakati dalam deklarasi tersebut, pertama peran penting pariwisata untuk pemulihan global dengan pendekatan berbasis masyarakat," katanya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan harapan banyak pihak terkait pengembangan pariwisata tanah air.

"Pelibatan masyarakat di sektor pariwisata sangatlah penting. Pelibatan itu dapat dimulai dari tahap perencanaan sampai pengembangan pariwisata di daerah," katanya.

Dia mengatakan pelibatan masyarakat menjadi penting, karena mereka yang paham tentang potensi wisata di daerah dan upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

"Pelibatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berinvestasi di sektor pariwisata daerah," katanya.

Dengan demikian, kata dia, prinsip pariwisata yang lestari dan menyejahterakan dapat terwujud.

Sementara itu hal krusial kedua, kata dia, menguatkan mobilitas internasional yang aman untuk pemulihan pariwisata.

"Hal ini dapat dipahami, mengingat pariwisata sangat sensitif terhadap kondisi keamanan suatu negara, baik gangguan keamanan kriminalitas maupun wabah penyakit," katanya.

Terlebih lagi, kata dia, saat ini pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir.

"Penerapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE masih relevan dalam upaya menguatkan mobilitas internasional untuk pemulihan pariwisata," katanya.

Dengan demikian, kata Chusmeru, akan meningkatkan jaminan keamanan dan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung.

KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 berhasil mengesahkan pernyataan para pemimpin atau Leaders’ Declaration. Beberapa kepala negara G20 menyepakati antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi dan lain sebagainya.(Ant)