Pemprov Papua Barat Akan Intervensi Jadwal Tanam Petani

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan melakukan intervensi jadwal tanam komoditas pangan agar untuk menjaga pergerakan harga tetap stabil sepanjang tahun.

Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Senin, mengatakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan akan berperan dalam mengatur jadwal tanam petani.

"Kita akan sampaikan kepada dinas terkait untuk jadwal tanam dan panen. Dengan jadwal dan hasil yang kontinyu maka akan terjaga ketersediaan di pasar," kata Werinussa.

Menurut dia, selama ini kebutuhan pangan cepat pakai seperti cabai dan tomat mampu terpenuhi oleh petani di daerah, tetapi pada musim panen, harga justru anjlok karena pasokan berlimpah.

Sementara itu, saat tidak musim panen, harga melambung karena pasokan terbatas, sehingga harus didatangkan dari luar Papua, terutama untuk memenuhi kebutuhan cabai dan tomat di Papua Barat.

"Perlu dipikirkan juga untuk tempat penyimpanannya, kalau hasil panen banyak dan tidak bisa mengolah menjadi sebuah produk, jadi maka akan busuk dan terbuang," sebut dia.

Berkaca dari kejadian tersebut, Melkias mengakui bahwa saat ini yang menjadi kekurangan pemerintah daerah adalah belum mampu menyediakan gudang untuk menampung stok kebutuhan pokok.

"Gudang ini sangat sulit bagi kami karena menyangkut dengan tanah. Kalau kita mau buat gudang setidaknya dekat dengan pelabuhan supaya pendistribusiannya bisa cepat," kata dia.

Oleh karena itu, untuk menyikapi pemenuhan kebutuhan pangan di daerah, Pemprov Papua Barat sedang menjajaki kerja sama dengan daerah lain.

"Kerja sama antar daerah ini yang masih belum optimal, padahal untuk daerah seperti kita (Papua Barat) ini sangat penting," kata Melkias.

Ia memastikan kerja sama antar daerah untuk kepastian harga ini penting, agar tidak ada perubahan harga bahan makanan yang signifikan saat jumlah pasokan bahan pangan berkurang.

"Karena ada kepastian harga dalam perjanjian inilah yang bisa mengintervensi lonjakan harga," ujarnya.(Ant)