Pemprov Kalsel Perbaiki 865 Rumah Tidak Layak Huni Pada 2024

Nusantaratv.com - 09 Januari 2024

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah program RTLH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah program RTLH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan bantuan perbaikan sebanyak 865 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2024 untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu.

“Bantuan perbaikan rumah ini untuk korban bencana dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera di kawasan kumuh,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalimantan Selatan (Kalsel) Mursyidah Aminy di Banjarbaru, Selasa.

Dia menyebutkan perbaikan rumah untuk korban bencana sebanyak 750 unit, sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh sebanyak 115 unit.

“Perbaikan rumah bagi korban bencana tersebar di 11 kabupaten dan kota, sedangkan untuk perbaikan rumah di kawasan kumuh tersebar di 12 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Aminy menuturkan wilayah perbaikan rumah bagi korban bencana, yakni Kabupaten Balangan sebanyak 25 unit, Banjar (298), Hulu Sungai Selatan (20), Hulu Sungai Utara (20), Hulu Sungai Tengah (24), Barito Kuala (200), Tabalong (30), Tanah Laut (98), Tanah Bumbu (10), Tapin (5), dan Kota Banjarmasin (20).

Kemudian untuk perbaikan rumah di kawasan kumuh, yakni Kabupaten Banjar sebanyak 20 unit, Tanah Laut (5), Kota Banjarbaru (5), Balangan (5), dan delapan kabupaten/kota lagi masing-masing mendapat alokasi 10 unit, yaitu Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Aminy mengungkapkan jumlah bantuan perbaikan rumah tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023 yang berjumlah 540 unit.

Dia mengatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi jumlah bantuan perbaikan rumah setiap tahunnya.

Menurut dia, upaya tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Perbaikan rumah tidak layak huni adalah tanggung jawab dan kewajiban kami untuk memenuhi hak dasar masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak,” ujar Aminy.(Ant)

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close