Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengajukan proposal kepada Kementerian ESDM untuk mencairkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan batu bara di Provinsi Jambi.
"Hal itu menindaklanjuti permasalahan angkutan batu bara di Jambi, maka Pemprov Jambi mengajukan proposal kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan dana CSR dari perusahaan batu bara di Jambi," kata Sekdaprov Jambi Sudirman di Jambi, Rabu.
Pihak Pemprov Jambi sudah melakukan rapat terkait tindak lanjut tim untuk turun kelapangan beberapa waktu lalu, dimana warga di Kabupaten Batang Hari menuntut untuk perbaikan jalan di wilayahnya.
Pihak Pemprov pun sudah mengadukan permasalahan yang terjadi di Jambi akibat angkutan batu bara.
"Kemacetan sudah sangat parah dan memunculkan kemarahan masyarakat dan salah satu solusi yang disampaikan oleh Kementerian ESDM maka Pemprov mengajukan Proposal untuk memperoleh dana CSR tersebut untuk memperbaiki jalan tersebut," katanya.
Nantinya proposal tersebut disampaikan ke Kementerian ESDM dan pihak Kementerian akan memanggil pihak perusahaan batu bara di Jambi untuk mendukung alokasi anggaran dana CSR.
"Anggaran yang pertama diperuntukan bagi perbaikan jalan, bisa jalan nasional, provinsi maupun kabupaten," katanya.
Saat ini tim memetakan dimana saja jalan yang dilalui oleh angkutan batu bara yang rusak parah dan nantinya dana CSR tersebut akan mengalokasikan dana untuk jangka pendek sampai Desember 2022 menambal jalan yang berlubang.
"Dan nanti akan mengalokasikan kembali anggaran pada 2023," kata Sekdaprov Jambi Sudirman.
Agar pekerjaan tersebut terealisasi, Pemprov Jambi segera mengajukan proposal kepada Kementerian ESDM dan memberikan hasil pemetaan jalan mana saja yang rusak parah dan perlu perbaikan.
"Kebutuhan berapa anggarannya, nanti akan rapat terlebih dahulu dimana yang rusak dan akan ketahuan berapa alokasi yang diperlukan, untuk sampai Desember 2022," katanya.
Diutamakan jalan yang dilalui oleh batu bara dari Tebo - Sarolangun - Batang Hari - Muaro Jambi hingga Kota Jambi dan untuk jangka pendeknya perbaikan jalan yang berlubang kalau untuk aspal baru diharapkan pada pada 2023.
"Kalau dana CSR bisa diperuntukan jalan nasional, provinsi atau kabupaten yang intinya jalur arus lintas yang tidak memunculkan kerugian masyarakat," kata Sudirman.(Ant)