Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sistem pertanian di Bali yang terdigitalisasi dan terintegrasi.
Direktur Transformasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut di Denpasar, Kamis, mengatakan untuk memajukan sektor pertanian di Bali harus melalui teknologi dan digitalisasi.
"Dengan begitu kita bisa meningkatkan produktivitas. Kita bisa meningkatkan efisiensi dari para petani dan tentu bisa menghindari kegagalan panen, serangan hama dan lain sebagainya," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepahaman pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sistem pertanian ini dilakukan oleh Direktur Transformasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada.
Panji menambahkan, Bali menjadi salah satu provinsi atau tempat uji coba seluruh teknologi yang dilaksanakan Pupuk Indonesia.
Selain itu, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menjadi percontohan implementasi aplikasi Rekan untuk penebusan pupuk bersubsidi.
"Kami pun sudah punya teknologi pertanian presisi yaitu teknologi yang menggunakan drone dan juga digitalisasi pemantauan budi daya. Kami berharap bisa diuji coba di Bali," ujarnya.
Melalui penggunaan teknologi tersebut bisa mendapatkan petani rekomendasi yang tepat untuk lahan pertaniannya, dan bisa mengurangi biaya tani, yang tentunya meningkatkan produktivitas panen.
Sementara itu SPM Reformasi Subsidi Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero) Maslani berharap dengan penandatanganan MoU tersebut dapat diperoleh manfaat yang saling menguntungkan antara Pupuk Indonesia dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota se-Bali.
"Hal ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi sistem pertanian yang terdigitalisasi dan terintegrasi, serta pengembangan yang dilakukan bersama-sama," katanya.
Ruang lingkup MoU khusus terkait dengan integrasi sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh para pihak, dalam hal ini Pupuk Indonesia yang sudah memiliki sistem dari lini I sampai kios.
"Dinas Pertanian yang selama ini telah memiliki sistem eksisting seperti apa, kami upayakan sinergi secara bersama-sama. Kami siap melakukan integrasi dan digitalisasi secara sinergis," katanya.
Digitalisasi meliputi budidaya pertanian, masa tanam, masa panen maupun terkait dengan pupuk, dan digitalisasi lainnya yang bisa dipantau bersama untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian maupun Pupuk Indonesia.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada juga berharap dengan penandatanganan nota kesepahaman ini dapat meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Bali.
Selain untuk mendukung Bali sebagai proyek percontohan penggunaan aplikasi Rekan, diintegrasikan dengan sistem subsidi pupuk, khususnya dalam pemanfaatan data petani dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) maupun penebusan pupuk bersubsidi oleh para petani.
"Masalah ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan menjadi masalah yang mesti diupayakan oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan kedaulatan bangsa," kata Sunada.
Menurut dia, ketersediaan pangan yang cukup dengan kualitas yang aman wajib tersedia sebagai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ketahanan pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan aksesibilitas.
"Diperlukan komitmen berbagai pihak terhadap nasib petani, sehingga dapat semakin meningkatkan perannya dalam menyangga ketersediaan pangan bagi masyarakat," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan penandatangan MoU itu juga dirangkaikan penyerahan sejumlah apresiasi kepada para mitra Pupuk Indonesia mulai dari Dinas Pertanian, para distributor hingga kios penyalur.
Selain itu dilakukan pengundian doorprize berupa sejumlah motor listrik Gesits, smart phone, dan alat elektronik lainnya yang hadiahnya diterima oleh mitra Pupuk Indonesia mulai dari Dinas Pertanian, para distributor hingga kios penyalur dan undangan yang hadir.(Ant)