Pemkot: Pertambahan Pengangguran di Mataram Akibat Kontraksi Ekonomi

Nusantaratv.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan pertambahan angka pengangguran di Mataram saat ini terjadi salah satunya akibat kontraksi ekonomi.

"Kita tidak bisa semata-mata mengatakan kenaikan angka pengangguran ini karena angkatan kerja tidak terserap pada lapangan kerja yang ada. Tapi itu juga dipengaruhi karena kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi secara nasional," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan menjawab data BPS Kota Mataram yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Diskaner) Kota Mataram yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Mataram periode Januari-Agustus 2022 mencapai 15.420 orang atau bertambah 1.972 orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 13.448 orang. 

Kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi secara global, lanjut Martawang, bahkan menyebabkan dilakukan rasionalisasi pekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan swasta, terutama yang bergerak di bidang informasi teknologi.

"Twitter saja itu pensiunkan ribuan karyawannya, belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK, dan kondisi itu tentu berpengaruh di daerah serta berdampak pada sektor riil di tengah masyarakat," katanya.

Untuk menekan laju angka pengangguran, lanjutnya, maka harus ada langkah pemerintah mencari ruang sebagai "kantong" pengaman bagi masyarakat yang terdampak rasionalisasi maupun PHK, salah satunya melalui sektor informal.

Tahun 1998, katanya, pemerintah sudah pernah mengalami krisis ekonomi dan menariknya warga yang di-PHK bisa membuka usaha pada sektor informal dan membuka lapangan kerja, sehingga menyerap tenaga kerja baru.

"Jika itu bisa terulang dan bisa kita lakukan, maka keberadaan karyawan yang di-PHK bisa lebih produktif dan bisa menekan angka pengangguran," katanya.

Terkait dengan itu, Martawang berharap para pelaku ekonomi kreatif saat ini mampu bertahan secara berkelanjutan sebagai alternatif, sembari menunggu skenario lebih besar.

"Artinya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan PHK yang saat ini menjadi masalah nasional dan berdampak ke daerah dibutuhkan skenario yang lebih komprehensif," katanya.(Ant)