Pemkot Pekalongan Ajak Ormas Dukung Program Kepesertaan KB

Nusantaratv.com - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengajak organisasi masyarakat ikut mendukung program kepesertaan Keluarga Berencana (KB) agar warga semakin sadar terhadap pentingnya program itu sebagai upaya menekan kasus kekerdilan anak (stunting).

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosyidi di Pekalongan, Senin, mengatakan pihaknya menetapkan program KB akan menjadi bagian syarat untuk mengurus layanan perlindungan sosial, kesehatan, dan lainnya.

"Hal itu, untuk menyukseskan program KB sekaligus menekankan kasus stunting. Oleh karena itu, kami akan menggelar pelayanan serempak di empat kecamatan," katanya.

Ia mengatakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) 2022, pihaknya juga menggelar kegiatan pelayanan serempak sebagai upaya dalam pencapaian jumlah akseptor.

"Alhamdulillah tercapai 427 akseptor dengan memakai KB spiral (intra uterine device/IUD), implan 100 orang, Metode Operasi Wanita (MOW) 20 orang, dan Metode Operasi Pria (MOP) 8 orang," katanya.

Yos Rosyidi mengatakan peserta yang sudah berpartisipasi dalam kepesertaan KB akan mendapat uang tunai dan beras. "Kami berharap semoga kesadaran masyarakat untuk ikut program KB terus meningkat," katanya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan pihaknya secara rutin mengadakan agenda, menggencarkan dan mensosialisasikan pentingnya program KB di daerah.

"Kami mendorong ibu usia subur memiliki kesamaan untuk mengikuti program tersebut," ucapnya.

Berencana itu penting, karena berkaitan dengan pemberian hak anak, seperti hak kesehatan, pendidikan, dan perhatian," katanya.

Inggit Soraya menambahkan pada orang tua dapat mempertimbangkan jarak melahirkan, karena hal itu penting dan mempengaruhi kondisi kesehatan reproduksi maupun mendidik anaknya.

Sementara Ketua Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Kota Pekalongan Marzuki mengatakan zaman dulu program keluarga berencana dikaitkan dengan unsur politik, sehingga menimbulkan kesulitan warga ikut KB.

Program KB, kata dia, memang harus didukung agar masyarakat semakin sejahtera, anak-anak tumbuh sehat, serta mencegah terjadinya kasus kekerdilan anak.

"Saat ini kesadaran masyarakat menjadi peserta KB (akseptor) semakin meningkat. Pada dasarnya tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat dengan berbuat adil," katanya.(Ant)