Pemkab Mukomuko Bentuk 453 TPK Turunkan Angka Stunting

Nusantaratv.com - 07 Februari 2023

Suasana di depan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko, Rabu (18/1/2023) ANTARA/Ferri
Suasana di depan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko, Rabu (18/1/2023) ANTARA/Ferri

Penulis: Habieb Febriansyah

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, membentuk 453 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 38 petugas penyuluh untuk membantu menurunkan angka stunting di daerah ini.
 
"Dalam waktu dekat ini kami menerbitkan surat keputusan pengangkatan TPK," kata Kabid Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Ahmad Lutfi di Mukomuko, Selasa
 
Ia mengatakan, instansi mendapatkan nama sebanyak 453 TPK ini dari desa, atau desa yang menunjuk orang yang menjadi TPK di daerah ini
 
"Ada sebanyak 453 TPK ini terdiri dari bidan, PKK, dan pos KB. TPK ini bertugas mendampingi calon pengantin, ibu melahirkan, hingga orang tersebut ikut program KB," ujarnya.
 
Namun tidak semua calon pengantin yang didampingi oleh TPK ini. Mereka mendampingi pengantin yang kurang sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan.
 
Pihaknya mendapat dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp1,7 miliar untuk melaksanakan kegiatan penurunan angka stunting di daerah ini
 
Ia menambahkan, dari dana sebesar Rp1 miliar tersebut, sebesar Rp600 juta di antaranya untuk membeli pulsa dan kuota internet bagi TPK dan Rp400 juta untuk operasional orang yang mendampingi.
 
Selain itu, katanya, instansinya juga mendapatkan biaya operasional penurunan stunting untuk BKP KIT stunting, pencatatan stunting, koordinasi, audit kasus stunting, mini lokakarya kecamatan.
 
Ia menyebutkan, sebanyak 28 desa dari 148 desa di daerah ini yang menjadi sasaran kegiatan penurunan angka stunting.
 
"Sebanyak 28 desa tersebut tercatat paling banyak kasus stunting," ujarnya.
 
Sementara itu, tahun 2022 kasus stunting sebesar 5,7 persen dari sebanyak 10.772 anak yang melakukan kunjungan ke posyandu di daerah ini.
 
Kasus stunting sebanyak 5,7 persen tahun 2022 tersebut berdasarkan data Elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGRM).
 
Namun berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus stunting di daerah ini tahun 2022 sebanyak 22,3 persen dari total sample sekitar 3.000.(Ant)

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

(['model' => $post])