Pemkab Barito Timur Bentuk Satgas Optimalkan Penanggulangan Bencana

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, membentuk satuan tugas untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana di daerah setempat.

"Hal ini agar ada kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi, sehingga kita dapat mengurangi tingkat risiko bencana,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Barito Timur Panahan Moetar di Tamiang Layang, Jumat.

Menurut dia, wilayah Barito Timur beberapa kali terjadi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan kebakaran di wilayah permukiman.

"Belajar dari pengalaman itu, maka sangat dirasakan perlu adanya suatu sistem penanggulangan yang tepat untuk mengantisipasinya, yakni dengan pembentukan satgas penanggulangan bencana," kata Panahan yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Barito Timur.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Falery Tuwan menambahkan, tujuan diselenggarakan sosialisasi pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta pembentukan satgas untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapsiagaan aparatur pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat.

"Selain itu, untuk penyamaan persepsi antara instansi pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kapasitas para pengambil keputusan, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana," kata dia.

Dia mengatakan, hal tersebut juga meningkatkan keterlibatan OPD dan dunia usaha serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan secara dini terkait potensi bencana, kata dia, agar dapat mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.

"Hingga pada akhirnya dapat mengurangi tingkat risiko jika sampai terjadi bencana, secara menyeluruh dan terkoordinasi dari tingkat pemerintah kabupaten hingga pemerintahan terkecil yakni kelurahan atau desa," kata Falery.(Ant)