Pemkab Aceh Selatan Gelar Musrenbang Jaring Usulan Program 2025

Nusantaratv.com - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) guna menjaring usulan program pembangunan pada tahun anggaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Asistensi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Willy Cahyadi Darwin di Aceh Selatan, Rabu mengatakan musrenbang tersebut diikuti sebanyak 18 pemerintahan kecamatan se Kabupaten Aceh Selatan.

"Musrenbang yang digelar ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelum yang diikuti pemerintahan desa. Musrenbang dilakukan berjenjang untuk menjaring usulan program pembangunan tahun anggaran 2025," katanya.

Ia mengatakan musrenbang tersebut nantinya menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). RKPD ini juga merupakan penjabaran dari rencana kerja daerah tahun 2024-2026.

Rencana kerja daerah tahun 2024-2026 ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah definitif pada 2023 serta daerah otonom baru, kata Willy Cahyadi Darwin.

"Artinya, dokumen RPD yang disusun dari musrenbang tersebut berdasarkan berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023. Dalam RPD ini diutamakan program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Selatan Masrizal mengatakan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan 2025-2045 meliputi empat tahap.

"Tahap pertama, yakni periode 2025-2029 memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia disertai daya dukung lingkungan dan ekosistem," katanya.

Kemudian, tahap kedua periode 2030-2034, meliputi peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Tahap ketiga periode 2035-2039, meliputi peningkatan daya saing. Serta tahap keempat periode 2040-2045 meliputi kemandirian ekonomi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma mengatakan ada sejumlah program yang menjadi skala prioritas pada tahun anggaran 2025. Di antaranya penurunan angka stunting, penurunan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di kabupaten tersebut mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal," kata Cut Syazalisma.(Ant)