Pemerintah pusat diharap bantu Penajam untuk imbangi pembangunan IKN

Nusantaratv.com - Pemerintah Pusat diharapkan membantu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melalui alokasi dana khusus untuk mengimbangi pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara.

“Pemerintah kabupaten berharap ada alokasi dana khusus untuk menopang pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat,” ujar anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi di Penajam, Jumat.
 
Bantuan alokasi dana khusus pemerintah pusat tersebut lanjut dia, agar Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mengimbangi pembangunan yang bakal dilaksanakan di kawasan IKN Nusantara yang saat ini tengah dirancang.
 
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat lebih kurang Rp 700 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju IKN Indonesia baru.
 
Legislatif (DPRD) bersama eksekutif (pemerintah) Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara masih menunggu keputusan pemerintah pusat menyangkut usulan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut.
 
Usulan bantuan dana pembangunan akses menuju IKN Nusantara itu telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas.

“Kami masih tunggu keputusan pusat terkait usulan bantuan itu, apakah bentuknya alokasi dana khusus atau tidak,” kata dia.
 
Dengan adanya dana khusus tersebut agar pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penyangga ibu kota negara tidak tertinggal jauh dengan pembangunan IKN Nusantara.
 
Ada sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum rampung, di antaranya jalan pesisir pantai (coastal road) di Kecamatan Penajam.
 
Kemudian jalan dari Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kelurahan Buluminung sampai Jembatan Pulau Balang di wilayah Kelurahan Pantai Lango.
 
Permintaan bantuan dana kepada perintah pusat cukup wajar karena APBD kabupaten sangat terbatas jelas Jon Kenedi, sehingga tidak mampu mengimbangi pembangunan IKN Indonesia baru bernama Nusantara.