Pemerintah Perkuat Regulasi Digital untuk Lindungi Hak Warga

Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan komitmennya untuk membangun ekosistem digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan beberapa regulasi baru akan diluncurkan untuk memastikan platform digital beroperasi dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya perlindungan bagi anak-anak di dunia maya.

"Kami ingin memastikan ruang digital yang sehat dan produktif bagi semua, terutama generasi muda," ujar Meutya di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Antara.

Meutya menjelaskan, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah regulasi, termasuk SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup privat atau User Generated Content (PSE UGC).

Selain itu, peraturan mengenai Publisher Rights dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Digital Anak juga akan segera diterbitkan.

Meutya menekankan tujuan dari regulasi ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak warga negara.

"Negara-negara lain sudah lebih dahulu memiliki regulasi ketat terhadap platform digital, dan Indonesia tidak akan ketinggalan. Kami ingin memastikan semua pihak, termasuk platform global, mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia," tambahnya.

Salah satu fokus utama yang sedang dikerjakan adalah perlindungan anak di dunia digital.

Pemerintah telah mengadakan diskusi dengan akademisi dan pakar untuk menentukan batas usia yang tepat bagi anak-anak dalam mengakses platform digital.

Meutya menegaskan regulasi yang dibuat diharapkan dapat memberikan dampak positif. "Oleh karena itu, kami menggandeng para ahli yang memahami tumbuh kembang anak agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran," katanya.

Dia juga menyatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan platform digital untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan dengan baik.

"Dalam satu hingga dua bulan ke depan, kami akan berdiskusi intens dengan berbagai platform. Ini bukan soal membatasi, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia," tukas Meutya.