Pemerintah Haiti Kewalahan Atasi Kekerasan Geng, Sampai Minta Bantuan Pasukan Keamanan Asing    

Nusantaratv.com - Pemerintah Haiti mengakui kewalahan menghadapi kekerasan geng yang semakin liar di negaranya. Pihaknya bahkan berencana mencari bantuan dari pasukan keamanan asing untuk mengatasi meningkatnya kekerasan geng. 

Seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa pemerintah akan meminta bantuan pasukan internasional, tetapi permintaan tertulis resmi belum diajukan.

Kekerasan di ibu kota Port-au-Prince telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan geng-geng bersenjata berperang untuk menguasai jalan-jalan utama dan lingkungan. Blokade geng selama berminggu-minggu di pelabuhan bahan bakar utama Haiti juga telah melumpuhkan sebagian besar negara, memicu kelangkaan akut. 

Menurut sebuah dekrit yang beredar online, pemerintah Haiti pada Kamis (6/10/2022) memberi wewenang kepada Perdana Menteri Ariel Henry untuk meminta "mitra internasional Haiti" untuk membantu "pengerahan segera angkatan bersenjata khusus" untuk mengatasi krisis keamanan yang berkembang. 

Di KTT Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) di Lima, Peru pada Jumat (7/10/2022), Menteri Luar Negeri Haiti Jean Victor Geneus mengajukan permohonan pada pertemuan itu untuk dukungan polisi internasional, menjelaskan bahwa situasi ekonomi di negaranya sedang dalam “bencana”.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pada pertemuan puncak itu bahwa Washington berkomitmen untuk memulihkan keamanan di Haiti. Sementara Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan pasukan polisi yang diusulkan di masa depan harus dipimpin oleh orang Haiti, mengutip kompascom.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pemerintah Haiti belum secara resmi meminta bantuan keamanan dari badan internasional tersebut. 

Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Haiti telah menderita bencana alam berkala dan krisis politik yang panjang, diperburuk oleh pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli tahun lalu. Banyak warga Haiti telah menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Henry, yang pemerintahannya menjabat dalam kapasitas sementara setelah ia menunda pemilihan tanpa batas waktu karena meningkatnya ketidakstabilan politik. Agenda politik itu sebelumnya dijadwalkan pada November 2021.

Protes dan kerusuhan pecah di sekitar Haiti sejak pemerintah mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan memotong subsidi bahan bakar. Tetapi banyak orang Haiti tidak mendukung prospek masuknya pasukan asing di negara mereka.

Pada rentang waktu 2004 dan 2017 pasukan penjaga perdamaian PBB bertugas di Haiti dengan misi memperkuat dan menstabilkan institusi pemerintah. Tetapi mandat mereka tidak diperpanjang setelah masa penugasan dirusak oleh tuduhan pelecehan seksual, serta hubungan pasukan penjaga perdamaian dengan wabah kolera 2010 yang menewaskan hampir 10.000 orang.

Wabah itu dipicu oleh kebocoran limbah dari pangkalan penjaga perdamaian PBB, menuai kecaman dan menabur ketidakpercayaan terhadap badan internasional.