PDIP Bolehkan Risma Jadi Saksi Kecurangan Pilpres di MK

Nusantaratv.com - Kuasa hukum pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), mengusulkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dijadikan saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain Risma, AMIN juga mengusulkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dijadikan saksi. 

PDI Perjuangan (PDIP), partai yang menaungi Risma, sapaan Tri Rismaharini setuju kadernya dijadikan saksi di MK. Risma maupun kader PDIP lainnya, ditegaskan telah siap jadi saksi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). 

"Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Rismaharini," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengutip kanal YouTube Kompas TV Pontianak, Jumat (29/3/2024). 

Menurut dia, apa yang dilakukan para menteri termasuk Risma, pasti sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemimpin kabinet. 

"Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden," ucapnya. 

Lebih lanjut, Hasto menilai telah terjadi cawe-cawe oleh Jokowi dalam Pilpres. Jokowi, kata dia, telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan itu terbukti. 

"Jika abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi termasuk oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi," tutur Hasto. 

"Dan terbukti ada keputusan dari MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)," sambungnya. 

Sebelumnya, Risma dan Sri Mulyani bakal diajukan sebagai saksi oleh kuasa hukum Anies. Alasannya, Risma terkait dengan program bantuan sosial yang diduga disalahgunakan Jokowi untuk meraih dukungan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju di Pilpres. Sementara Sri Mulyani, jadi saksi terkait penggunaan anggaran negara dalam upaya memenangkan Prabowo-Gibran. 

"Ini hal yang penting sebetulnya untuk membuka cerita fakta sebenarnya, bagaimana misalnya Menteri Keuangan (terkait) penggunaan anggaran negara kita, Menteri Sosial (terkait) penyaluran bansos-bansos kita," ujar kuasa hukum AMIN, Ari Yusuf Amir di Gedung MK, Selasa (27/3/2024).