Parlemen Eropa Menentang Pencairan Dana UE yang Dibekukan di Hongaria

Nusantaratv.com - Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi, Kamis (17/1), yang menyerukan pengambilan tindakan hukum terhadap cabang eksekutif Uni Eropa jika memutuskan untuk mencairkan dana yang dibekukan senilai 10,2 miliar euro (Rp173 triliun) ke Hongaria.

Resolusi tersebut diadopsi dengan 345 suara mendukung, 104 tidak setuju dan 28 abstain di Majelis Umum parlemen di Strasbourg.

Dalam resolusi tersebut, anggota parlemen memberi isyarat bahwa jika dana beku Hongaria dicairkan, mereka akan mengajukan banding terhadap Komisi Eropa ke Pengadilan Eropa di Luksemburg.

Resolusi tersebut menekankan bahwa Parlemen Eropa harus menggunakan semua langkah hukum dan politik yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria dan undang-undang terkait dan menekankan bahwa Parlemen Eropa adalah penjaga perjanjian dan kepentingan keuangan Uni Eropa.

Mereka juga menyerukan pemeriksaan validitas pencairan dana 10,2 miliar euro tersebut.

Resolusi tersebut juga mengkritisi Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang memveto paket bantuan keuangan Uni Eropa senilai 50 miliar euro untuk Ukraina, karena "melanggar prinsip kerja sama yang tulus" dan menekankan bahwa Uni Eropa "tidak akan menyerah pada pemerasan yang membahayakan kepentingan strategis dan nilai-nilainya."

Dalam resolusi tersebut, dikemukakan bahwa dana Uni Eropa yang dibekukan seharusnya ditangani bersama dan tidak ada pembayaran yang harus dilakukan ke Hongaria hingga berbagai kekurangan di berbagai bidang diatasi.

Resolusi tersebut mengecam "upaya yang disengaja, berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan Orban untuk melemahkan nilai-nilai fundamental Uni Eropa" dan berargumen bahwa Komisi Eropa yang dipimpin Ursula von der Leyen telah gagal melaksanakan prosedur Pasal 7.

Resolusi simbolis tersebut penting karena mencerminkan posisi umum Parlemen Eropa.

Dalam debat sebelum pengambilan suara, anggota Parlemen Eropa mengkritisi von der Leyen, mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuk mencairkan 10,2 miliar euro.

Von der Leyen membela keputusannya, mengatakan bahwa dana Hongaria senilai 20 miliar euro yang masih dibekukan tidak akan dicairkan sampai semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi.

Orban, dalam postingannya di platform X sebagai tanggapan atas diskusi di Parlemen Eropa, bereaksi terhadap kritik terhadapnya dan berpendapat bahwa para wakil liberal di parlemen "sekali lagi menyerang" negaranya.

Dia mengatakan negaranya tidak setuju dengan Uni Eropa mengenai paket keuangan yang disiapkan untuk Ukraina.

"Mereka ingin memberikan uang kepada Ukraina selama empat tahun padahal hanya tinggal lima bulan lagi sebelum pemilu Eropa. Intinya mereka ingin merampas hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sungguh sikap yang anti demokrasi," katanya.

Mengatakan bahwa bantuan ke Ukraina harus diberikan di luar anggaran Uni Eropa, dia berkata: "Jika kita ingin membantu Ukraina, mari kita lakukan di luar anggaran Uni Eropa dan setiap tahun. Ini adalah satu-satunya perilaku demokratis hanya lima bulan sebelum pemilu."

Hongaria menentang bantuan keuangan ke Ukraina dengan alasan bahwa anggaran Uni Eropa harus mendukung negara-negara anggota, adanya korupsi serius di Ukraina, dan dukungan Barat dalam perang tersebut belum membuahkan hasil.

Para pemimpin Uni Eropa, yang belum mengambil keputusan mengenai masalah tersebut, akan mengadakan pertemuan puncak di Brussels pada 1 Februari untuk membahas dukungan keuangan bagi Ukraina dan revisi anggaran jangka panjang Uni Eropa.(Ant)