Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil buntut polemik operasi tangkap tangan (OTT) KPK di tubuh Basarnas. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku siap untuk dievaluasi terkait hal itu.
"Saya belum dipanggil, tentunya siap untuk dilaksanakan evaluasi, kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi," ujar Yudo pada wartawan di Rumah Dinas Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).
Menurut Yudo, evaluasi memang harus dilakukan. Terutama, katanya, setelah kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka.
"Ya, nanti dengan adanya kasus seperti ini akan dievaluasi, pasti semua hal yang selalu terjadi seperti ini harus dievaluasi," kata dia.
Sebelumnya, OTT KPK di tubuh Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI berujung menjadi polemik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.
"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya," kata Jokowi di inlet sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7). Jokowi ditanya apakah akan mengevaluasi penempatan perwira TNI yang menduduki jabatan sipil agar polemik serupa tidak terulang.
Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Dia tak ingin ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," tandasnya.