Palestina Minta Dewan Keamanan PBB untuk Akhiri Apartheid Israel

Nusantaratv.com - Utusan Palestina untuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Rabu (23/2/2022) meminta Dewan Keamanan untuk menghentikan Israel dari diskriminasi terhadap warga Palestina, dengan mengenakan topeng hitam bertuliskan 'Akhiri Apartheid'.

Berbicara pada pertemuan bulanan di Timur Tengah, Riyad Mansour menyebut istilah 'apartheid' sebanyak 15 kali dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk melindungi 'orang-orang Palestina yang telah lama menderita'.

Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, agama dan kepercayaan, diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial, dimana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas. 

"Dewan ini mungkin belum siap untuk menggunakan kata itu, tetapi apartheid ada, dan untuk sementara waktu saat ini menjadi kenyataan bagi kami," kata Mansour, dikutip Arab News, Kamis (24/2/2022).

"Israel mungkin marah dengan kata itu," lanjutnya.

Namun, dia menambahkan jika semua orang harus marah dengan kebijakan itu. "Hukuman saja tidak akan pernah cukup untuk menghalangi Israel," imbuhnya.

"Sudah waktunya untuk menerjemahkan kata-kata Anda menjadi tindakan. Tindakan untuk mengakhiri apartheid," tegas  Mansour. 

Sementara itu, dalam pidatonya, duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, tidak membahas tuduhan Palestina, melainkan memilih untuk mengarahkan perhatian ke Hamas.

Pihaknya mendesak Dewan Keamanan untuk mengakui kelompok itu sebagai 'organisasi teror radikal' karena sengaja menargetkan penduduk sipil. Di mana semua ditujukan untuk melakukan penghancuran negara Israel.

"Negara-negara di seluruh dunia telah mengakui Hamas sebagai organisasi teror, tetapi sayangnya, dewan ini gagal melakukannya," ungkapnya.

Duta Besar Israel itu mengkritik pesan apartheid setelah pertemuan itu. Dia menyebut dalam sebuah pernyataan jika hal tersebut merupakan kampanye bersama antara organisasi hak asasi manusia (HAM) dan Palestina dengan misi mendelegitimasi Israel sebagai negara demokratis Yahudi.