Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB, AS Biang Kerok

Nusantaratv.com - Palestina mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) pada Kamis (18/4/2024) yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Dalam pernyataannya, Kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut "tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional."

Pernyataan tersebut menekankan kebijakan agresif AS terhadap Palestina, rakyatnya dan hak-hak sah mereka merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Laporan tersebut juga mencatat jika veto AS mendorong berlanjutnya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang diduduki.

Kepresidenan menggarisbawahi jika veto tersebut mengungkap kontradiksi dalam kebijakan AS, yang mengklaim mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina. Dan ini sekaligus mencegah komunitas internasional menerapkan solusi ini melalui penggunaan veto yang berulang-ulang.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara berkumpul di New York, AS, untuk melakukan pengambilan suara terakhir terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair.

Pengajuan tersebut merekomendasikan penerimaan Negara Palestina untuk menjadi anggotaan PBB secara penuh. Keanggotaan itu kemudian diblok akibat veto AS, kendati 12 suara menyetujuinya, sedangkan dua memilih abstain (Inggris dan Swiss).

Dikretahui, sebuah resolusi DK PBB memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap, yakni AS, Inggris, Perancis, Rusia atau China, agar bisa disahkan.

AS mengatakan negara Palestina merdeka harus didirikan melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dan bukan melalui tindakan PBB.

"Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pengambilan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan jika hal itu hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak," ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (19/4/2024)..

Sementara itu, dikutip dari Anadolu Agency, sebelum pengambilan suara, wakil Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan sudah waktunya bagi Palestina untuk mengambil tempat yang selayaknya di tengah komunitas bangsa-bangsa.

Disebutkannya, mengupayakan keanggotaan di PBB adalah ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri bagi Palestina.

"Hari ini, seruan sejarah kembali bergema. Dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan rekomendasi kepada dewan untuk mengakui Negara Palestina sebagai anggota penuh PBB," ujar Bendjama.

"Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki ketidakadilan yang sudah berlangsung lama," sambungnya sambil mendesak setiap anggota untuk mendukung resolusi tersebut.

Palestina telah diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada 2012. Hal itu mengizinkan perwakilan Palestina berpartisipasi dalam debat dan organisasi PBB.

Kendati demikian, Palestina tidak memiliki hak untuk ikut dalam pengambilan suara. Sesuai Piagam PBB, negara yang diberikan keanggotaan PBB ditentukan Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan.

Permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas, yang telah menewaskan hampir 34.000 warga Palestina.