Otto Hasibuan ke Faisal Basri: Apa Salahnya Pemerintah Salurkan Bansos?

Nusantaratv.com - Kuasa hukum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, mempertanyakan mengapa pemberian bantuan sosial (bansos) ke masyarakat oleh pemerintah dipersoalkan. Hal itu disampaikan Otto kepada ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Faisal Basri, Senin (1/4/2024).

Faisal Basri awalnya memaparkan soal politik gentong babi atau pork barrel. Menurut dia pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat (AS), yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.

Ia menilai, pork barrel juga dilakukan di Indonesia, tapi caranya lewat pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino. Faisal pun mengungkit sejumlah menteri melakukan politisasi bansos. Faisal Basri juga mengungkit soal impor beras tapi tetap harga tinggi.

Usai paparan, majelis hakim yang diketuai Suhartoyo mempersilakan sejumlah pihak untuk bertanya ke Faisal. Pihak terkait yakni kuasa hukum Prabowo-Gibran, lalu bertanya. 

"Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu," ujar Otto.

"Di DPR itu semua ada fraksi-fraksi ada di sana, PDIP, PKS, Demokrat, diputuskan lah adanya bansos. Tentunya sebagai keputusan, undang-undang, tentunya pemerintah wajib melaksanakan undang-undang itu. Lantas, seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos itu. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau menyalurkan bansos ini?," tanya Otto.

Ia mengatakan penggelontoran bansos bukan dilakukan oleh salah satu calon tertentu. Otto mengatakan tak ada nuansa menguntungkan salah satu pihak karena bansos dibahas di DPR.

"Apa yang salah? Apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat," jelas Otto.

Faisal Basri pun menjawab, bahwa pemberian bansos ini dilaksanakan para menteri yang menyebut "ini dari Pak Jokowi" bukan atas persetujuan DPR.

"Apa yang diinginkan Pak Jokowi harus terwujud itu yang membuat situasinya lebih masif dan it's matter of time saja nanti pemerintah bansos juga banyak yang tumpang tindih," tandas Faisal Basri.