NTV: RDP di DPR, Uya Kuya Beberkan 'Akal-akalan' BPJS Kesehatan

Nusantaratv.com-Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya mengungkap modus 'akal-akalan' BPJS Kesehatan. 

Fakta miris itu dibeberkan Uya Kuya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan BPJS Kesehatan, Kamis (14/11/2024). 

Uya mengaku sudah sering mengurusi perihal BPJS Kesehatan selama 4-5 tahun terakhir untuk membantu para pengikut (follower) nya di Instagram yang mengeluhkan layanan kesehatan tersebut. 

"Mereka sering mengadu. Ada warga yang enggak dapat kamar padahal ususnya sudah bocor. Tapi dia masih di luar. Saat saya telepon BPJS langsung dikoordinasi dengan wilayah-wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan sebagainya langsung ditangani," kata Uya Kuya seperti diberitakan NusantaraTV. 

Tak hanya follower IG-nya, kata Uya, ibunya juga pernah menceritakan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. 

"Mama saya pakai BPJS. Fisioterapi berangkat jam 9.30 WIB tapi dibaru ditangani jam 16.30 WIB. Saya bilang kenapa engga ngomong? Kata ibu saya engga mau nanti kamu nelepon-nelepon. Ibu saya ingin sama seperti warga lainnya," imbuhnya.

Uya pun mempertanyakan bagaimana layanan terhadap warga yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Karena amanat Undang-undang setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan. 

Uya juga menyoroti dugaan praktik fraud seputar layanan BPJS Kesehatan. 

Uya mengaku mendengar adanya modus manipulasi diagnosis misalnya operasi katarak satu mata dibilang dua mata. Ada juga permainan billing yang dibikin-bikin padahal enggak ada tindakan. 

"Tapi dibikin-bikin memakai data peserta BPJS akhirnya diklaim. Saya dengar juga ada Pak orang lahiran dia bisa kongkalingkong harusnya normal bikin Caesar. Rumah sakitnya, dokternya juga oke. Bagaimana BPJS mengantisipasi hal ini? Dan siapa saja jadi pelaku-pelaku fraud itu? Apakah cuman rumah sakit, dokter, pimpinan, direktur dan masyarakat?" tanyanya. 

Tak hanya itu, Uya juga mempertanyakan dugaan adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS. Juga terkait kebijakan readmisi di mana pasien disuruh pulang setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit padahal kondisinya belum pulih.