MPR
Nusantaratv.com-Insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) yang mengakibatkan satu PMI meninggal dunia empat lainnya mengalami luka berat, menuai kecaman dari sejumlah pihak di Indonesia.
Ini merupakan kejadian yang terus berulang di tengah banyaknya jumlah PMI yang mengadu nasib ke Malaysia. Baik yang berstatus legal maupun ilegal atau undocumented worker. Diyakini jumlah PMI ilegal di Malaysia. Namun Koordinator Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta dalam Dialog NTV Prime di Nusantara TV menyebut tidak ada data akurat dan valid soal jumlah PMI di Malaysia.
Migrant Care juga sangat menyayangkan ternyata upaya perlindungan pekerja migran yang menjadi nomenklatur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ternyata mempunyai target untuk pengiriman pekerja migran kita ke luar negeri.
"Betul ini target Kementerian. Silakan dibuka di TV pers conference secara terbuka Pak Menteri menyampaikan 425.000 menjadi target pengiriman pekerja migran,“ kata Trisna.
Menurut Trisna, PMI yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak. Namun sulit untuk mendapatkan angka yang akurat dan valid karena tidak adanya data PMI di luar negeri.
"Korban bagi saya lebih jauh lebih banyak daripada yang bisa saya sebutkan tentunya berikut juga ee tata kelola yang kurang memadai. Misal data pekerja migran itu kita tidak punya data persis berapa pekerja migran kita yang ke luar negeri. Hampir 2 juta itu yang undocumented. Saya bisa jamin bahwa data itu juga invalid karena sampai sekarang masih disusun peta satu data pekerja migran Indonesia. Bisa lebih dong," tutur Trisna.
"Bahkan kalau misal kami Miigrant Care juga mengawal kemarin memantau Pemilu data untuk yang memilih DPT DPT luar negeri sebanyak 1,7 juta. Itu keseluruhan warga Indonesia yang di luar negeri. Berapa coba jumlah pekerja migran kita? Itu masih termasuk jumlah pelajar, jumlah pelawat yang ke sana atau Konsul yang ada di luar negeri. Jadi kita memang tidak punya data migrasi yang satu data," imbuhnya.
Trisna menyatakan soal data menjadi PR yang harus dibenahi oleh KP2MI daripada melakukan target.
"Mending targetnya adalah tata kelola perlindungan itu," tandasnya.
Berbicara soal perlindungan PMI terkait hukum dari negara tempat mereka bekerja, kata Trisna, sebenarnya sudah ada konsensus di ASEAN untuk melindungi pekerja migran.
"Nah ini yang menjadi modalitas regional untuk melakukan perlindungan yang sama bagi maupun itu negara penerima maupun negara pengirim," ujarnya.
"Jadi intinya ada modalitas yang sama. Ada ASEAN convention trafficking in person jadi TPPO. Ada perlindungan soal PMI. Inilah kemudian yang seharusnya dibahas oleh DPR bagaimana mengawasi dan sekaligus menerapkan modalitas yang sudah kita punya begitu," imbuhnya.
Maraknya PMI ilegal ke Malaysia, menurut Trisna, karena Indonesia gagal mengelola jalur-jalur perbatasan.
"Banyak oknum. Kemarin saya ke Batam ada juga kasus serupa. Lalu gugus tugas ee perdagangan orang, pemberantasan perdagangan orang itu tidak aktif di banyak wilayah di Indonesia. Sehingga ketika gugus tugas itu tidak aktif jadi mereka tidak mengawal bagaimana perbatasan-perbatasan ataupun perdagangan orang yang ada itu gugus tugas telah diteken oleh Presiden Joko Widodo," bebernya.
"Dulu Ketua Hariannya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diganti menjadi kepolisian.
"Namun yang saya sayangkan kerap kali kami mengundang pihak kepolisian untuk juga turut membahas bagaimana gugus tugas TPPO ini di selenggarakan namun mereka juga absen hadir," pungkasnya.
Trisna menambahkan pihaknya akan membawa persoalan implementasi konsensus perlindungan pekerja migran dalam pertemuan global pada Februari 2025 mendatang.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh