Nusantaratv.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar serentak di Indonesia sesuai jadwal pada November mendatang.
Termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tahapan jelang Pilkada juga sudah mulai berlangsung saat ini.
Politikus PDI Perjuangan Jawa Barat, Abdy Yuhana mengatakan, pada Pilkada 2024, PDI Perjuangan bakal membuka ruang komunikasi dengan semua partai politik yang ada di Jawa Barat.
"Karena kami menyadari dengan 17 kursi maka dibutuhkan sekitar tujuh kursi untuk bisa mencalonkan atau mengusung pasangan di Pilgub Provinsi Jawa Barat 2024," ujar Abdy saat menjadi narasumber pada program NTV Prime di Nusantara TV, Jumat (10/5/2024).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, PDI perjuangan juga sudah menyiapkan calon gubernur ataupun wakil gubernur yang akan diusung.
"Hari ini mekanisme itu sudah berjalan sambil terus menjajaki komunikasi sampai DPP partai nanti akan memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung di provinsi Jawa Barat," sambungnya.
Disebutkan Abdy, calon yang akan diusung PDI perjuangan adalah mereka yang memiliki tingkat akseptabilitas, atau penerimaannya tinggi di masyarakat.
"Saya sampaikan dengan ada sekitar enam kluster di provinsi Jawa Barat, tentunya harus mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan untuk kemajuan di provinsi Jawa Barat," imbuhnya.
Dia berharap proses pemilihan gubernur (Pilgub) 2024 di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
"Tidak seperti Pilpres lalu dimana ada anggaran dari negara yang digunakan untuk kepentingan elektoral di dalam pemilihan presiden (Pilpres). Kami berharap Pilgub benar-benar bisa memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang memang memiliki visi dan gagasan yang diterima oleh masyarakat di Jawa Barat."
"Sehingga ke depan bisa mengembangkan provinsi Jawa Barat benar-benar menjadi provinsi yang termaju di Indonesia," cetus Abdy.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Poltitik Unpad, Kunto Adi Wibowo mengatakan, Pilkada 2024 yang akan diselenggarkan akhir tahun ini rawan diwarnai konflik.
"Biasanya kalau Pilkada, konflik antar pendukung, konflik antar tokoh yang bertarung lebih runcing, dan bisa menuju konflik-konflik yang sifatnya fisik di masyarakat. Tentu saja kita tidak ingin itu terjadi," terang Kunto.
Menurutnya, kredibilitas dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemilu harus ditingkatkan.
"Harus didorong karena berkaca dari yang terjadi ketika Pilpres kemarin. Mungkin ketika Pilpres tokoh-tokohnya atau secara nasional kita bisa ngerem. Tapi kalau di Pilkada, apalagi di tingkat kabupaten/kota ada banyak catatan merah tentang bagaimana akhirnya ketidaktegasan atau ketidakjelasan dari penyelenggara Pemilu bisa memicu konflik yang akhirnya memakan korban," tambahnya.
Kunto berharap tokoh-tokoh partai yang bertarung di Pilkada 2024 jangan menjadikan pemilih sebagai penonton.
"Kalau kita hanya membutuhkan pemilih ketika akhirnya nanti setelah Agustus, setelah pendaftaran, pemilih partisipasi hanya nyoblos saja, tidak ada partisipasi politik yang lebih bermakna. Padahal, harusnya pemilih dilibatkan dari sekarang ketika mungkin mencari tokoh dan melakukan penjajakan serta pendekatan terhadap koalisi ini."
"Karena mau tidak mau, akhirnya partai adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, jangan sampai elit-elit politik di partai itu tercerabut dari akarnya di akar rumput. Partisipasi pemilih jangan hanya dipandang sebagai sebatas menyoblos di TPS," tukas Kunto.