NTV Prime: Koalisi KIM Retak? Yunarto Wijaya Ungkap Penyebab Ketidaksolidan Partai di Pilkada

Nusantaratv.com-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi partai-partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu, disebut-sebut mengalami keretakan di ajang Pilkada 2024 yang akan digelar pada November mendatang. 

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan dalam konteks Pilkada sejatinya setiap partai politik akan memprioritaskan kepentingannya ketimbang koalisi dan lainnya. Karena itu semua partai pasti bernegosiasi termasuk parpol di KIM dengan non-KIM. 

"Negosiasi pasti ada. Yang saya pertanyakan adalah apakah hanya terjadi di antara KIM saja. Engga. Kita lihat dengan PKS komunikasi kok. Gerindra dengan PKB komunikasi kok. Yang namanya Golkar, PAN berkomunikasi kok dengan PDI Perjuangan," beber Yunarto dalam Dialog NTV Prime di NusantaraTV, Jumat (19/7/2024). 

"Bedanya apa dengan Pilkada 2020 sebelum ada KIM? Bedanya apa dengan pemilu 2015 sebelum ada KIM? Artinya memang tidak ada yang namanya koalisi KIM di dalam pilkada," imbuhnya.

Kendati demikian, kata pria yang akrab disapa Toto itu, partai-partai di KIM bisa cenderung solid di Pilkada 2024 jika ada beberapa prasyarat. 

"Satu, mungkin di level Pilgub karena memang ada kepentingan. Ketika berbicara Presiden itu kan kepanjangan tangan langsungnya adalah Gubernur. Tidak banyaklah. Tidak 545. Hanya 38," ujarnya. 

"Beda dengan Bupati dan Walikota yang memiliki otoritas untuk otonomi daerah," imbuhnya. 

Adapun prasyarat kedua yang bisa membuat KIM solid adalah adanya musuh bersama yang kuat yang tidak berasal dari KIM. 

"Sebut saja Jawa Tengah misalnya yang menjadi basis PDI Perjuangan atau kandang Banteng," kata Toto. 

Kemudian harus ada prasyarat ketiga yaitu di situ tidak ada kader yang kuat atau menonjol di antara salah satu partai.

"Kenapa Jawa Tengah gampang solid karena Ahmad Luthfi (Pj Gubernur Jateng) tidak mencerminkan kader partai tertentu. Sehingga conflic of interest atau kepentinganbisa lebih kecil. Tidak ada yang ngiri," tuturnya. 

"Atau di Sumatera Utara betul kader Gerindra tapi Bobby ini kan bukan dilihat dalam konteks Gerindranya. Wong baru pindah juga. Tapi dalam kapasitas sebagai mantu dari Presiden. Gimana nolaknya?" lanjutnya 

"Kemudian di Jawa Timur karena Khofifah memang surveinya tinggi sekali dan enggak bisa diklaim oleh salah satu partai," imbuhnya. 

Namun ketika tiga prasyarat tadi tidak terpenuhi, semisal di Jawa Barat ada salah satu kader Golkar yang kalau disurvei hampir pasti menang. 

"Golkar enggak mau dong diatur-atur.  Walaupun sudah didorong oleh Gerindra di Jakarta saja. Kemudian Airin memang surveinya sampai saat ini masih sangat kuat. Pada titik itu kepentingan partai kemudian jauh lebih besar dibandingkan dengan imajinasi bernama KIM tadi," ujarnya. 

"Saya ingin meluruskan juga. Apakah kita bisa menilai loyalitas dari kepala daerah terpilih itu dari koalisinya partai? Apa enggak ada hubungannya secara tata negara kalau seseorang sudah terpilih menjadi Bupati, Walikota dan Gubernur? Dia anak buah presiden. Titik. Yang namanya koalisi itu bubar dengan sendirinya ketika kemudian sudah terpilih. Karena dia kepala eksekutif. Sehingga siapapun yang terpilih mau dari koalisinya PDIP,  koalisinya PKS, koalisinya Nasdem dan PKB yang bukan KIM. Pasti takut kok sama presiden," lanjutnya. 

"Kenapa? Alokasi duitnya itu dari pemerintah pusat dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan itu menyebabkan yang namanya Bupati, Walikota itu pasti manut. Lebih manut kepada Presiden dan Menteri Keuangan dibandingkan dengan partai pendukungnya. Itu fakta di lapangan," tambahnya.  

Atas dasar itu, sambung Toto, jangan lagi dipisah-pisah seakan-akan kalau bicara loyalitas terhadap presiden terpilih wakil presiden terpilih. KIM  pasti akan lebih loyal. 

"Engga ada hubungannya kalau menurut saya," pungkasnya.