NTV: Penyiar RRI Curhat ke Prabowo, Respons DPR: Anak Makan di Sekolah, Pulang Ayah-Ibunya di PHK

Nusantaratv.com-Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjungan, Putra Nababan mengkritik keras keputusan direksi TVRI dan RRI yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai honorer dengan alasan efisiensi anggaran.

Putra juga menyayangkan munculnya framing gara-gara program Makan Bergizi Gratis (MBG) para pegawai honorer tersebut kena PHK. 

"Sangat mengkhawatirkan sekali sebelum rekonstruksi direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan, gara-gara MBG kami di PHK. Ada mismanage dari narasi Harusnya bisa ditangani oleh direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan," kata Putra Nababan saat RDP dengan BSN, LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara, seperti diberitakan Nusantara TV.  

"Tapi itu sudah terjadi. Di mana-mana ngomong Bapak memberikan makan kepada anak anak kami. Tapi anak pulang ke rumah ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan. Dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali," imbuhnya. 

Putra menggaris bawahi banyak yang resah terkait dengan pemberhentian hubungan kerja kepada kontributor, penyiar lepas bahkan ada yang disebutkan cleaning service, satpam dan lain sebagainya. Jumlah gabungan dari TVRI dan RRI yang terkena PHK mencapai 1.000 orang. 

"Angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1000 orang. Kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini yang nonton hampir juta orang dari Ternate yang
menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja," bebernya.

Ia mengaku heran dengan pernyataan Dirketur Utama yang menyangkal ucapan sang penyiar RRI yang terkena PHK. 

"Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Pak Dirut mengatakan tidak ada sementara ini sudah viral ke mana-mana. Nah jadi ini kita perlu klarifikasi," ucapnya. 

Putra pun mengimbau agar direksi tidak lantas memutusakan PHK karyawan karena kesulitan keuangan. Bila perlu para direksi dan pimpinan berkorban agar para karyawan tidak sampai di-PHK.  

Putra juga meminta kepada pimpinan Komisi VII DPR RI untuk menegaskan kepada empat lembaga mitra yakni LPP TVRI, LPP RRI, LKBN Antara dan BSN mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam bentuk apapun.

"Mau karyawan itu tetap, tidak tetap, honorarium atau apapun tidak di-PHK dulu. Ini sama dengan kebijakan kita di industri pertekstilan. Jangan dong berbeda," kata Putra. 

"Toong diprioritaskan sumber daya manusia dalam bentuk apapun kerja sama mereka dengan TVRI, RRI, Antara dan lain sebagainya," pungkasnya.