MPR
Nusantaratv.com - Rencana subsidi KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai polemik.
Pengamat transportasi mengkritik wacana itu, dan menyarankan subsidi tetap diberikan bagi para pengguna transportasi umum.
Pemerintah diketahui berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek dengan berbasis NIK mulai 2025. Jika kebijakan itu berlaku, maka tarif KRL berbeda tergantung dari profil masing-masing penumpang.
Merujuk Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, subsidi PSO direncanakan sebesar Rp7,96 triliun.
Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun.
PSO PT KAI mengalami kenaikan dari 2019 sebesar Rp2,17 triliun menjadi Rp2,52 triliun atau meningkat sebesar 16,13 persen. Sedangkan dalam Nota Keuangan, PSO PT KAI untuk 2025 diharapkan melesat menjadi Rp4,79 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
"Khusus untuk KRL ini nantinya tetap harus ada subsidi. Pemerintah berterima kasih bagi masyarakat yang sudah mau beralih menggunakan anggutan umum, baik masyarakat yang aktif maupun yang punya pilihan melihat KRL ini menjadi fasilitas transportasi yang cepat dan murah dibandingkan kalau membawa kendaraan pribadi," ujar pengamat transportasi umum, Djoko Setijowarno, seperti diberitakan Nusantara TV dalam program NTV Morning, Selasa (3/9/2024).
Layakkah penerapan subsidi berbasis NIK diterapkan ke para penumpang KRL Jabodetabek? Bukankah subsidi PSO adalah kebijakan yang harus dialokasikan ke masyarakat yang membutuhkan.
Dimaana salah satunya adalah para penumpang KRL Jabedetabek yang sudah mengurangi potensi kemacetan.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh