MPR
Nusantaratv.com-Terduga hacker atau peretas yang membobol Pusat Data Nasional meminta maaf kepada masyarakat dan menjanjikan akan memberi kunci data secara gratis pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024.
Permintaan maaf tersebut diunggah Fusion Intelligence Center StealthMole atau peretas Brain Chiper di akun X nya pada Selasa (2/7/2024). Terduga pelaku peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Ransomware Brain Chiper menuliskan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas dampak yang terjadi akibat pertasan.
Dalam tulisan berbahasa Inggris mereka juga mengatakan akan membagikan kunci-kunci data yang diretas secara gratis.
Kelompok peretas berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional ini membuat pemerintah memberikan pendanaan dan SDM yang lebih layak di sektor teknologi ini.
Sementara itu kini penanganan peretasan PDN dipimpin langsung oleh Menkopohukam Hadi Tjahjanto.
Menkopolhukam pada Senin (1/7/2024) bersama Menkominfo dan Kepala BSSN menggelar rapat bersama membahas peretasan PDN.
Usai rapat tertutup Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memastikand PDN sudah berjalan normal. Ia juga meminta setiap Kementerian membackup data dan memperkuat keamanannya masing-masing.
"Untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan dibackup oleh coldside yang ada di Batam," kata Menkopolhukam seperti diberitakan NusantaraTV dalam program NTV Morning, Rabu (3/7/2024).
Hadi menjelaskan situs dingin yang ada di Batam akan memback up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot side khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis.
"Jadi kalau kita ketahui ada DRC. Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogive, mampu memberikan pelayanan secara interaktif servis. Sehingga kalau kita lihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat. Maka ke depan bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di Pusat Data Nasional sementara seperti yang terjadi sebelumnya," ujarnya.
"Dan setiap tenan atau Kementerian juga harus memiliki back up. Ini mandatori tidak opsional lagi," tandasnya.
Diketahui, Pusat Data Nasional Sementara lumpuh sejak 20 Juni 2024 akibat serangan ransomware. Akibat serangan tersebut sebagian besar data dari 282 instansi milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkunci dan tidak bisa dipulihkan.
Salah satu yang terdampak adalah layanan keimigrasian dan proses pendaftaran siswa baru atau PPDB. Pemerintah menyebut untuk membuka kuncinya pelaku meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp131 miliar.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh