Nusantaratv.com - Tim NTB Care bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan rapat internal dalam rangka penguatan koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama penyelesaian aduan di NTB Care, Rabu (20/4/2022).
Ketua Tim NTB Care, Abdul Azis mengapresiasi Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota se - NTB yang terus berbenah dan berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Inilah yang memerlukan koordinasi. Kita mohon bantuannya agar koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota, karena Dinas Kesehatan Provinsi pasti punya link koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota,” kata Abdul Aziz yang juga menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Hukum, Politik dan Pelayanan Publik tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinkes Provinsi NTB, Hamzi Fikri, menyatakan bahwa saat ini untuk mempermudah penanganan masalah kesehatan di masyarakat, Dinkes Provinsi tengah mendorong Dinkes Kab/Kota agar seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan sehingga dapat mudah difasilitasi pemerintah.
“Jadi di kesehatan itu sudah ada sistemnya, sesuai prosedur penanganannya. Kita juga sedang mendorong Kab/Kota agar seluruh masyarakat punya jaminan kesehatan. Nanti akan dipastikan juga ada contact person per Dinas Kab/Kota bahkan Puskesmas agar semuanya mudah berkoordinasi,” tutur Hamzi.
NTB Care sendiri merupakan sebuah inisiasi dari Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah sebagai kanal aspirasi dan layanan komunikasi dua arah antara Pemimpin dengan seluruh warga NTB.
Berbagai pengaduan dan informasi terkait layanan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan sebagainya di terima melalui aplikasi berbasis web dan Facebook Official NTB Care untuk kemudian dikoordinasikan dan diselesaikan oleh pemerintah, mulai dari level Provinsi hingga Kabupaten /kota sesuai kewenangannya.
Adapun aduan yang diterima NTB Care dalam periode 1-15 April 2022, yaitu sebanyak 28 aduan. 4 aduan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 24 aduan masih dalam proses penyelesaian.
28 aduan tersebut berasal dari 10 Kab/Kota se-NTB dan diteruskan ke berbagai OPD ruang lingkup NTB, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, Biro Kesra, Disnaker, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas LHK.