Motif Mundurnya Mahfud Dicurigai Terkait Politik

Nusantaratv.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Rabu (31/1/2024).

Sebab, lanjut dia, kalau dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, ketika dicalonkan sebagai wapres, Mahfud seharusnya langsung mundur. 

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," kata Andy.

PSI menegaskan tak ada kewajiban konstitusional untuk mundur jadi menteri atau menko.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," tutur Andy.

PSI yakin, tim Kemenkopolhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini.

Sebelumnya, Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," ujar Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.

Mahfud mengaku belum mengetahui persis kapan dirinya akan diterima Jokowi. Namun ia berharap bisa secepatnya bertemu Jokowi begitu tiba di Jakarta.