Menunggu Pemerintahan Baru Malaysia

Nusantaratv.com - Sesuai prediksi sejumlah warga Malaysia di Malaysia, hasil Pemilihan Umum (KE-15) yang menjadi Pemilihan Umum Malaysia pada Sabtu (19-11), belum final untuk dapat membentuk pemerintahan baru.

Tidak ada partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang berhasil mengamankan kursi mayoritas lebih dari 50 persen dari 222 kursi di Parlemen, membuat mereka tidak dapat membentuk pemerintahan baru.

Kepala Komisi Pemilihan Umum (EC) Malaysia Abdul Ghani Salleh mempresentasikan hasil resmi pemilihan dalam kesaksian pers pada Minggu (20-11) subuh, di Putrajaya, sebelum pada siang hari menyerahkan laporan kepada Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah di Istana Negera di Kuala Lumpur.

Pakatan Harapan (PH), koalisi yang dipimpin oleh politisi senior Malaysia Anwar Ibrahim, memperoleh kursi terbanyak di parlemen dalam pemilihan umum ke-15, yaitu 76.

Terlepas dari dukungan satu kursi dari Persatuan Demokratik Rakyat Malaysia (MUDA) yang dipimpin oleh politisi muda Malaysia Syed Saddiq dan lima kursi dari Partai Aksi Demokratik (DAP), koalisi yang mereka bentuk belum memenuhi syarat untuk membangun pemerintahan baru.

Koalisi Perikatan Harapan (PN), yang dipimpin oleh Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin, berada di urutan kedua, memperoleh 51 kursi, sementara koalisi Barisan Nasional (BN), koalisi yang memungkinkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk membentuk pemerintahan pada periode 2021-2022, hanya memenangkan 30 kursi.

Lalu ada Koalisi Partai Sarawak (GPS) 22 kursi, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) 22 kursi, Partai Koalisi Rakyat Sabah (GRS) enam kursi, Partai Warisan tiga kursi, Parti Bangsa Malaysia (PBM) satu kursi, dan non-partisan atau independen mendapatkan dua kursi.

Dengan demikian, jumlah total yang diperoleh dari pelaksanaan pemilihan umum ke-15 kemarin menjadi hanya 219 kursi, kata Abdul Ghani. Ada tiga kursi yang tidak bisa diumumkan saat itu, yakni DPR P 107 Padang Serai karena salah satu calon legislator (caleg) meninggal dunia, P 168 Kota Marudu karena masalah cuaca, serta P 220 Baram karena ketidakmampuan menggelar Pemilu karena masalah cuaca.

Dengan komposisi pergantian kursi parlemen, tidak ada pilihan lain, kecuali bahwa baik partai maupun koalisi partai yang ada tidak perlu membentuk koalisi lagi.

Periode lobi untuk membentuk koalisi menjadi puncak dari ketegangannya sendiri, di luar waktu penghitungan surat suara. Dan pergerakan dua koalisi besar, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sebagai pemilik kursi dalam jumlah besar, adalah sorotan masyarakat saat ini.

Kandidat
PM ke-10 Setelah mendapatkan laporan resmi dari Kepala EC Malaysia, Yang di-Pertuan Agong memerintahkan kepala koalisi untuk segera menyerahkan koalisi yang dibentuk dan nama Perdana Menteri (PM) Malaysia ke-10
. Awalnya, batas waktu diberikan untuk menyerahkan nama-nama partai koalisi dan kandidat PM, Senin (21-11), sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

Namun Presiden Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang juga Presiden Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi mengajukan permohonan, agar Raja Malaysia memperpanjang wa.Ktu.

Raja memberikan perpanjangan waktu hingga Selasa (22-11), sebelum pukul 14.00.

Dengan komposisi pergantian kursi di Parlemen sebagai hasil GE15, dua nama muncul sebagai kandidat PM Malaysia, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin. Keduanya berhasil mendapatkan kursi sebagai anggota House of Commons dari pemilu kemarin.

Anwar Ibrahim mengantongi 49.625 suara untuk Parlemen Tambun. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) mengalahkan Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Ahmad Faizal Azumu, yang dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob adalah Menteri Pemuda dan Atletik Malaysia.

Adapun Muhyiddin Yassin menang sebagai anggota Parlemen Pagoh dengan perolehan 10.007 suara, mengalahkan caleg Pakatan Harapan Iskandar Syah.

Apakah mungkin untuk menyebutkan yang lain?

Belum ada yang tahu seperti apa pemerintahan baru itu nantinya. Namun, Yang di-Pertuan Agong-lah yang memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10, yang kemudian membentuk dan menjalankan pemerintahan baru selama 5 tahun ke depan.

Pada
Selasa (22-11) sore, Raja menerima kepemimpinan koalisi Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pada pukul 16.30. Namun belum ada keputusan tentang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10.

Anwar, setelah menghadapi Yang di-Pertuan Agong, mengatakan kepada media bahwa belum ada keputusan, sekarang ada lowongan di posisi Perdana Menteri dan terbuka untuk melamar.

Menurut Anwar, Agong berpandangan bahwa harus ada kesepakatan dengan semua pihak agar membangun pemerintahan yang kuat, mampu menjaga kepentingan rakyat dan ekonomi.

Pemerintahan yang dibangun harus memenuhi harapan semua pihak, ras, dan daerah, artinya harus inklusif.

Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah belum memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Rabu, pukul 10.30, 30 anggota dewan rakyat Barisan Nasional diminta menghadap Istana Nasional.

Pertemuan itu, menurut keterangan Pengawas Keuangan Rumah Tangga Pemerintah Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, dimaksudkan agar Raja memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang memimpin pemerintahan.

"Sabar, terima keputusan rakyat, terima keputusan wakil rakyat, dan keputusan Yang di-Pertuan Agong," kata Agong.

Masyarakat diminta rasional dalam menerima yang akan menjadi keputusan nantinya. "Kita harus move on".

Apakah harapan untuk membentuk pemerintahan bersama mungkin?

Belum lagi final, masyarakat Negara Tetangga masih harus sedikit bersabar. Yang jelas, semua berharap pemerintahan baru mampu memberikan stabilitas politik bagi Malaysia.(Ant)