Menteri KP Tekankan Pertimbangan Ekologi dalam Pengendalian Pesisir

Nusantaratv.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya mempertimbangkan ekologi dalam upaya pengendalian wilayah pesisir melalui pembangunan tanggul pantai dan laut (Giant Sea Wall).

"Giant Sea Wall harus ada kanal-kanal, tidak boleh masif memanjang. Kalau itu terjadi maka hanya soal waktu, pasti akan hancur ekologi," kata Trenggono dalam "Seminar Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu.

Trenggono mengatakan, Giant Sea Wall atau tanggul raksasa dibangun untuk mengatasi masalah banjir rob hingga penurunan muka tanah, khususnya di kawasan pesisir utara Jawa agar tak amblas akibat abrasi air laut.

Namun demikian, perlu adanya celah atau kanal di beberapa titik tertentu agar ekosistem laut di kawasan tersebut tetap terjaga.

Ia mencontohkan, di kawasan pesisir Jalan Tol Semarang - Demak terdapat hutan mangrove yang berfungsi sebagai tumbuhan penahan arus air laut yang mengikis daratan pantai.

Selain itu, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai.

"Kita lupa selama ini sedikit mengabaikan ekologi. Itu sangat penting sebetulnya untuk kepentingan ekonomi," katanya.

Lebih lanjut, Trenggono menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka koordinasi pembangunan di atas laut.

KKP berupaya untuk memperluas perlindungan, mengurangi tekanan atau dampak negatif kegiatan manusia, serta melestarikan dan menjaga ekosistem laut melalui kebijakan ekonomi biru.

Adapun di antaranya dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur dan berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pembersihan sampah plastik di laut, hingga pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga ekologi demi keberlanjutan ekosistem laut di Tanah Air.

"Karena kita diberikan tugas untuk mengelola sumber daya kelautan maka kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat diteruskan KKP selamanya," kata Trenggono.(Ant)