Menteri Bahlil Dilaporkan ke KPK, Ini Kasusnya..

Nusantaratv.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan dilayangkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

"Hari ini kami dari Jatam melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Saudara Bahlil kepada KPK terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 yang kami duga penuh dengan praktik korupsi," ujar Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

Ia menuduh Bahlil mendapatkan kuasa berlebih sehingga mencabut ribuan izin tambang. Dirinya pun menuding Bahlil mematok tarif atau fee ke sejumlah perusahaan yang mau izinnya dipulihkan.

"Jadi teman-teman bisa bayangkan ribuan izin yang dicabut Menteri Bahlil kemarin, lalu kemudian ada dugaan Bahlil mematok fee atau tarif terhadap perusahaan yang ingin izinnya dipulihkan," tutur Melky.

Jatam berharap KPK menindaklanjuti pelaporannya. Melky mengaku telah melengkapi pengaduannya dengan sejumlah data.

Sementara Bahlil yang ditanya mengenai laporan tersebut, mengaku belum tahu tentang hal itu. "Saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya belum tahu," ucap Bahlil di Bareskrim Polri.

Adapun kehadirannya di Bareskrim sendiri, kata Bahlil, dirinya hendak mengadu ke polisi bahwa nama baiknya sudah dirugikan dengan kasus itu. Dia meminta Bareskrim Polri memproses hukum.

"Hari ini saya, sebagai bentuk keseriusan saya, untuk merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dilakukan proses secara hukum. Transparan saja, jadi sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan saya dalam proaktif untuk melakukan proses apa yang diberitakan kemarin," tandas Bahlil.