Menteri ATR/BPN, Tugas dan Kewenangannya

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju, kali ini salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Hadi Tjahjanto, kini diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY dalam sambutannya di depan anak buahnya berjanji akan memberantas mafia tanah. 

“Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud dan clear. Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu, akan kami lakukan Pak," kata AHY.

Nah, banyak yang belum tau sebetulnya tugas Menteri ATR/BPN ini, berukat penjelasan lengkapnya:

Tugas Menteri ATR/Kepala BPN

Menteri ATR/Kepala BPN memiliki tanggung jawab dalam memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR bertanggung jawab dalam urusan agraria/pertanahan dan tata ruang, sedangkan BPN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Nama Menteri ATR/Kepala BPN

Sejak awal periode kepemimpinan Presiden Jokowi hingga saat ini, sebanyak empat nama telah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Mereka adalah:

1. Ferry Mursyidan Baldan (periode 2014-2016)
2. Dr. Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD (periode 2016-2022)
3. Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P. (periode 2022-2024)
4. Mayor Inf. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.PA., M.A. (saat ini)

Selain itu, beberapa nama Menteri ATR dalam periode-periode sebelumnya juga termasuk:

• Hendarman Supandji (periode 2012-2014)
• Joyo Winoto, Ph.D (periode 2005-2012)
• Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc.,Ph.D (periode 2001-2005)
• Hari Sabarno (tahun 2001)
• Surjadi Soedirdja (periode 1999-2001)
• Ary Mardjono (tahun 1998)
• Hasan Basri Durin (periode 1998-1999).

Selain informasi mengenai Menteri ATR/Kepala BPN, berikut adalah struktur organisasi Kementerian ATR/BPN:

• Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat
• Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
• Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
• Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan
• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi
• Inspektorat Jenderal
• Sekretariat Jenderal
• Direktorat Jenderal Tata Ruang
• Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
• Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
• Direktorat Jenderal Penataan Agraria
• Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
• Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
• Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
• Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
• Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
• Kantor Pertanahan