Menko PMK: Dana Bansos Disetujui DPR!

Nusantaratv.com - Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp 496,8 triliun. Ia menyebut bahwa anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPR RI.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) +, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Muhadjir menjelaskan, program itu merupakan pelaksanaan amanat dari UUD kepada pemerintah.

"Program perlinsos yang diantara lain untuk dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," ujar Muhadjir. 

"Pelaksanaannya oleh Kementerian lembaga sesusai dengan fungsi dan tugas masing-masing," kata dia.

Ia mengatakan perlinsos tersebut terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya, subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial.

Untuk subsidi di antaranya ialah subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG. Selain itu, juga subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

Di samping itu, ada bansos berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Lartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan, jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yaitu penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.

"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan," kata Muhadjir.

"Sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024," sambungnya.