Masih Sandera Pilot Susi Air, KKB Bantah Minta Barter Senjata dan Uang

Nusantaratv.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah meminta senjata dan uang guna membebaskan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang disandera sejak 7 Februari. Beberapa waktu lalu, media sempat ramai memberitakan kelompok pimpinan Egianus Kogoya meminta senjata dan uang.

"Tidak. Kami tak pernah meminta uang dan senjata untuk menukar pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens," ujar juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

"Itu cuma propaganda dari pasukan Indonesia. Ini adalah masalah politik. Pilot Selandia Baru menjadi jaminan negosiasi politik," imbuhnya, mengutip Asia Pacific Report.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menyebut polisi tak akan memenuhi keinginan untuk bertukar senjata dan uang demi membebaskan Mehrtens.

"Itu permintaan mereka di awal.Tapi, tentu saja kita tak merespons. Kami tak akan memberi senjata yang bisa digunakan untuk menembak pihak berwenang dan masyarakat sipil," ujarnya.

Mehrtens menjadi sorotan usai disandera OPM. Sejauh ini, Indonesia sudah mengetahui titik koordinat pilot Susi Air itu.

Dewan Gereja Papua menyatakan penyanderaan Mehrtens mengguncang psikologis istri dan keluarga dia.

Mereka lantas meminta pilot untuk segera dibebaskan. Dengan melakukan aksi itu, OPM mungkin bakal mendapat simpati dari komunitas internasional dan warga Indonesia.

"Mesti ada mediator netral atau negosiator yang dipercaya kedua belah pihak, TPNPB, masyarakat, dan pemerintah untuk membebaskan pilot itu," kata anggota Dewan Gereja Papua, Reverend Socratez Sofyan, mengutip Evening Report.

Sementara, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (Ministry of Foreign Affair and Trade/MFAT) sejauh ini belum menerima perkembangan terbaru soal operasi pembebasan Mehrtens.

Tapi, mereka menegaskan kondisi pilot itu menjadi prioritas pemerintah, mengutip CNNIndonesia.com.

"Kesejahteraan warga Selandia Baru (Philip Mehrten) yang menjadi inti dari situasi ini adalah prioritas utama kami," demikian pernyataan yang dikirim Kemlu Selandia Baru, Senin (7/3/2023).