Mahfud: Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pilpres, Tapi Bisa Jatuhkan Jokowi!

Nusantaratv.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan Pilpres 2024 bisa diselesaikan melalui hak angket DPR RI. Menurut Mahfud, hak angket merupakan jalur resmi cara menyelesaikan sengketa pemilu. 

"Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," ujar Mahfud melalui akun X miliknya, Senin (26/2/2024). 

Menurut Mahfud, setidaknya ada dua jalur resmi menyelesaikan permasalahan pemilu. Salah satunya melalui angket. 

Meski demikian, Mahfud mengakui penggunaan angket dalam menyelesaikan sengketa tersebut, tak bisa membatalkan hasil pemilu. Namun, hasil dari angket bisa digunakan untuk menjatuhkan presiden. 

"Pertama, jalur hukum melalui MK (Mahkamah Konstitusi) yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani," tutur Mahfud. 

"Kedua, jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya," imbuhnya. 

Untuk jalur hukum, kata dia bisa ditempuh oleh pasangan calon (paslon) di pilpres. Arena dari jalur ini adalah peradilan pada MK. Sementara jalur politik, bisa ditempuh oleh anggota partai politik (parpol) di DPR RI. 

"Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Mahfud turut mengklarifikasi ucapannya bahwa hak angket bukan urusannya. Pernyataan Mahfud itu sempat disimpulkan oleh sejumlah pihak bahwa ia sudah tak ingin terlibat dalam hak angket yang diusulkan oleh capresnya sendiri, Ganjar Pranowo. 

"Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol," jelas mantan Ketua MK.

Sebelumnya, hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ramai dibicarakan setelah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan dilakukannya upaya tersebut. Usulan Ganjar itu memunculkan reaksi yang pro dan kontra dari berbagai pihak. Parpol yang memiliki kursi di DPR sendiri, utamanya yang sementara tak unggul dalam hasil real count Pilpres, belum mengambil sikap terkait usulan ini. Kendati Ganjar mengaku sudah berkoordinasi dengan partai pengusungnya, sejauh ini belum ada sikap resmi menolak atau menyetujui dari PDIP, PPP, Hanura dan Perindo terkait usulan mantan Gubenur Jawa Tengah. 

Hal yang sama juga terjadi pada parpol pengusung Anies-Muhaimin yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS. Koalisi Perubahan justru mengaku masih menunggu sikap PDIP selaku pemilik kursi terbanyak di DPR, dan pengusung utama Ganjar. 

"Barangkali tiga-tiga semua masih sayang pada PDIP, nggak ada jarak, kalau mesti menunggu mesti itu," ujar Ketua Umum NasDem Surya Paloh usai pertemuan dengan tiga petinggi partai koalisi AMIN, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).