Legislator Sumbawa Dorong Anggaran Pertanian Ditingkatkan 30 Persen

Sumbawa, Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR, Fraksi Partai Keadilan Sajahtera (PKS) Johan Rosihan menyampaikan kepada semua yang mengikuti kegiatan Panen Padi untuk mengajak seluruh stakeholder berkaloborasi. Khususnya yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar hasil petani bisa dirasakan dari rakyat untuk rakyat.

"Kenapa Asparnas kita tunjuk, karena nanti kita meminta dari Bupati untuk membuat instruksi agar semua hotel yang berada di Sumbawa ini memakan beras asli dari sini, misalnya makan daging sapinya dari Sumbawa, minum kopi asli dari Sumbawa," kata Johan saat melakukan Panen Padi bersama Balitbang Kementerian Pertanian di Sumbawa, Senin (20/9/2021).

Perlu diketahui, lanjut politisi PKS itu, para petani agar semangat mempunyai produksi, dan semangat juga punya hasilnya karena pasarnya jelas. "Karena beberapa faktor untuk meningkatkan produksi itu banyak benih, BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) punya konsep sudah diperhatikan kepada kita benih yang bagus, benih yang unggul namanya varietas unggul baru balitbang," terangnya.

Lebih lanjut, Johan mengungkapkan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia bukanlah sebuah wacana hal ini karena jenis beras vairetas unggul seperti beras merah pulen, beras beraroma tinggi dan beras tarakas untuk sushi bisa ditanam oleh petani di Sumbawa.

"Mekenisme pertanian kita menggunakan alat pertanian yang handal, dan kelima tidak kalah penting adalah penyuluh pertanian yang hebat," tambahnya.

Legislator asal Sumbawa ini mengatakan, jika lima faktor ini ada di Sawah Besar semua tersedia. Mulai dari benih unggul, air yang melimpah, pupuk, tenaga pertanian dan penyuluhnya juga hadir.

"Jadi dari sisi produksi kita sudah memenuhi persyaratan untuk terus meningkat, perlu kita syukuri kemudian semangat dalam meningkatkan produksi pangan," papar Johan.

Kedua, kata politisi PKS ini menjadi perhatian adalah soal harga sering disinggung bahwa ada anomali di Indonesia. Dia beranggapan, hal tersebut karena antara pembangunan hulu pertanian kita dengan sektor hilirnya itu tidak nyambung.

"Kalau kita berbicara dengan Dinas Pertanian itu jangan bicara tentang harga, karena harga itu tidak diatur oleh Kementerian Pertanian itu hanya bicara soal peningkatkan produksi. Dan siapa yang menentukan harga Kementerian Perdagangan," urainya.

Dia berujar, saat ini Komisi IV DPR sedang melakukan pendekatan kepada pemerintah agar Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi mitra dari Komisi IV DPR. Sehingga nantinya ketika berbicara produksi, bicara juga soal retribusi harga.

"Jadi apa yang dikeluhkan oleh petani kita juga akan terus mengawalnya, anomali di Indonesia ini soal dukungan anggaran 30 persen penduduk Indonesia itu hidup ketergantungan di sektor pertanian. Tetapi anggaran pertanian dari tahun terus diturunkan oleh pemerintah," ujar Johan.

Semenjak dilantik oleh pemerintah sebagai Anggota DPR RI, lanjut dia, pihaknya terus konsisten agar pemerintah konsen pembangunan dan anggaran terhadap sektor pertanian.

"Masa dari 2000 triliun anggaran kita cuma 14 triliun, waktu pertama masuk sebagai anggota DPR itu anggaran 30 triliun dan saat terjadi pandemi Covid-19 dipotong lagi sisanya di Dipa tahun 2022 tinggal 14,6 triliun," ungkap Johan.

Dia mengatakan bahwa kerja keras para petani, penyuluh dan stakeholder di bidang pertanian bisa menjaga Indonesia ini tetap tegak walaupun terkena pandemi.

"Semoga pemerintah terbuka hatinya, pikirannya agar mau mengembalikan anggarannya, kalau 30 persen rakyat Indonesia hidup di pertanian harusnya anggaranya adalah 30 persen juga. Saya juga mengapresiasikan ketua DPR Puan Maharani sudah membicarkan tentang peningkatan anggaran pertanian, secara khusus Ketua DPR itu menyampaikan agar anggaran pertanian ditingkatkan," pungkas Johan.