Nusantaratv.com - Alasan mengapa KPK memilih Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu tempat tujuan adalah Tim KPK sangat senang dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, karena tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu perubahan
Hal tersebut disampaikan Kasatgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah V Dian Patria pada rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di kabupaten Manggarai Barat yang membahas tentang Smart City, Jumat (01/07) di ruang rapat Bupati.
"Labuan Bajo adalah salah satu destinasi premium sehingga ASN dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Manggarai Barat juga harus premium," ujarnya.
Ia mengatakan banyak penyakit birokrasi yang harus dicegah oleh Tim KPK. Namun dengan adanya digitalisasi sangat membantu menghilangkan penyakit tersebut.
"Program digitalisasi dapat mencegah hilangnya penerimaan daerah akibat tidak adanya sistem pencatatan yang baik. Dengan sistem ini, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi semangat tata kelola pemerintahan yang baik, bisa segera diwujudkan,” jelas Kasatgas Korsup Dian Patria
KPK RI menjadikan Manggarai Barat sebagai pilot project Smartcity, sebab KPK butuh cerita baik dari timur. Ke depannya, sistem ini akan dikembangkan untuk memonitor penguasaan aset daerah dan penerimaan pajak, bahkan untuk mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN di Manggarai Barat.
Untuk diketahui pada Kamis kemarin (30/06) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bakti Kominfo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan rapat koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Smart City di Kabupaten Manggarai Barat
Rakor pada hari ini juga untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Smart City di Kabupaten Manggarai Barat dan pemaparan transformasi digital oleh Tim AWS. Hadir tim Satgas Korsup Wilayah V, pimpinan OPD lingkup Pemkab Manggarai Barat dan Tim AWS
Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo menjelaskan bahwa tahun 2021 Kementerian Kominfo menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu kota Smart (kota cerdas).
"Setelah penetapan tersebut Kementerian Kominfo menggelar kagiatan FGD guna menyusun Master Plan Smart City Labuan Bajo Manggarai Barat. Masterplan tersebut sudah jadi dan mulai dilaksanakan," ucapnya
Namun Fransiskus menyadari bahwa pelaksanaan smart City belum maksimal dilaksanakan dan belum banyak aplikasi oleh Pemerintah Daerah serta perlu pembenahan dan perbaikan baik dari sisi infrastruktur, SDM.
Ia juga menjelaskan bahwa adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan Nomor 6 Tahun 2022 terkait kinerja pegawai. Kemenpan akan menerbitkan aplikasi khusus kinerja pegawai, maka dari itu Pemerintah Daerah meminta bantuan Tim KPK agar mendorong kegiatan tersebut dilaksanakan lebih cepat.
"Pada prinsipnya Pemerintah Daerah mempunyai keinginan untuk menjadikan Kabupaten ini menjadi Smart City, diharapkan pada tahun 2023 perbaikan Smart City sudah di jalankan secara maksimal," harap Fransiskus
Pada rakor tersebut juga dilakukan paparan materi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Paulus Setahu tentang Pelaksanaan Smart City di Kabupaten Manggarai Barat.
Selanjutnya pemaparan materi Percepatan Transformasi Digital di Indonesia oleh Dr. Muhamad Yopan, pemaparan materi Penerapan Teknologi di Sektor Pemerintahan (Big Data) oleh Alfian Pratama dan penyampaian materi terakhir adalah materi tentang Aplikasi Baktiku yang membantu Govermance untuk solusi digital presensi dan kinerja ASN oleh Alfia Fitriani.