KPK: Perlu Ada Aturan Larang Penyaluran Bansos 2-3 Bulan Jelang Pilkada

Nusantaratv.com-KPK menyoroti fenomena naiknya anggaran bansos menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Guna mencegah praktik politik uang sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas Pilkada. KPK berharap ada aturan aturan larangan penyaluran bansos dua atau tiga bulan menjelang Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).     

"Kita ketahui menjelang pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik," kata Alexander Marwata.

"Saya sih berharap ada Perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada," imbuhnya.

Alex berpandangan pengaturan penyaluran bansos menjelang pemilihan umum dipercaya bisa membantu meningkatkan kualitas Pilkada.

Pasalnya, kata Alex, dalam Pemilu 2024 lalu banyak warga memilih berdasarkan faktor uang.

"Sesuai dengan survei kami di KPK, bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu dari survei kami di KPK," tuturnya.

Bahkan, ungkap Alex, ada warga yang mendapatkan enam amplop saat Pilpres lalu. Dia menyebut keenam amplop itu memiliki total uang Rp 1 juta.

"Itu yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon. Itu terkonfirmasi saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam. Dijumlahkan secara total Rp 1 juta lebih bapak ibu sekalian, untuk satu orang," ungkapnya, mengutip detikcom.

"Coba upayakan bapak, ibu sekalian. Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada," tandasnya.