Nusantaratv.com -
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak, Banten, menggelar pendidikan politik untuk mendukung pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas.
"Kita berharap melalui pendidikan politik itu dapat meminimalisasi politik identitas dan politik uang," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak Sukanta di Lebak, Jumat.
Pelaksanaan program pendidikan politik itu, kata Sukanta, setiap tahun dengan melibatkan pengurus partai politik, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sebagai peserta.
Dalam pendidikan politik itu, lanjut dia, disampaikan bagaimana pesan-pesan politik identitas. Masalahnya, untuk menghilangkan politik identitas itu, sangat sulit.
Sukanta menjelaskan bahwa politik identitas itu bagian kedewasaan demokrasi. Akan tetapi, tidak boleh lebih mendalam karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Negara ini dibangun dengan kesepakatan karena memiliki keanekaragaman perbedaan agama, suku, ras, sosial, budaya, dan bahasa," ujarnya.
Ia berpendapat bahwa politik identitas pada prinsipnya sah-sah saja. Namun, tidak ditarik lebih dalam karena bisa picu perpecahan persatuan.
Oleh karena itu, melalui literasi pendidikan politik, dia berharap dapat meminimalisasi politik identitas.
Saat ini, menurut dia, masyarakat patut bersyukur dengan kebinekaan tunggal ika. Meski berbeda warna, tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Melalui pendidikan politik, intinya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menandaskan.
Menyinggung soal politik uang, dia mengutarakan bahwa di Kabupaten Lebak sangat sulit untuk menghilangkannya karena umumnya pemikiran masyarakat cukup pragmatis.
Jika ada pemilihan umum, mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, wakil rakyat, hingga presiden, kata Sukanta, mereka beranggapan selalu banyak uang.
"Anggapan seperti itu masih tinggi dan sulit dihilangkan politik uang," ucapnya.
Dengan demikian, dia memandang perlu pendidikan politik oleh berbagai kalangan, mulai perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, partai politik, organisasi kemasyarakatan pemuda, hingga masyarakat umum.
"Kami meyakini jika mereka membangun literasi pendidikan politik, politik uang bisa berkurang," katanya.(Ant)