Keras! AS Perintahkan Keluarga Diplomat Segera Tinggalkan Ukraina

Nusantaratv.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan keluarga diplomatnya yang saat ini berada di Kiev, ibu kota Ukraina, untuk segera meninggalkan negara itu di tengah ancaman berkelanjutan dari invasi Rusia.

Hal itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS, pada Minggu (23/1/2022), seperti dilaporkan AFP. Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan pemerintah telah mengizinkan keberangkatan 'sukarela' para staf non-esensial Kedutaan Besar AS di Kiev.

AS juga mengimbau warganya yang ada di Ukraina untuk 'mempertimbangkan pergi sekarang'. Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tidak akan mengevakuasi warga AS di Ukraina setelah terjadi potensi serangan oleh Rusia.

Rusia telah mengerahkan puluhan ribu tentaranya, juga sejumlah tank militer, kendaraan tempur, artileri dan rudal, ke dekat perbatasan Ukraina. Pergerakan itu memicu peringatan keras dari AS dan negara-negara Eropa, tetapi sejauh ini upaya diplomasi yang intens hanya membuahkan sedikit hasil.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, menuturkan kepada wartawan jika Kedutaan Besar AS di Kiev tetap buka dan Charge d'Affaires, Kristina Kvien, tetap berada di Ukraina untuk saat ini.

Para pejabat AS berulang kali memperingatkan ancaman invasi Rusia ke Ukraina bisa terjadi 'kapan saja'. "AS tidak dalam posisi untuk mengevakuasi warga AS dalam keadaan darurat semacam itu," sebut pejabat senior AS itu. 

Dia meminta warga AS untuk mempertimbangkan meninggalkan Ukraina melalui transportasi komersial atau privat sesegera mungkin. Pejabat senior AS itu menolak untuk menyebut secara spesifik jumlah warga AS yang ada di wilayah Ukraina. Namun bulan lalu, perwakilan Departemen Luar Negeri AS menyebut ada sekitar 10.000-15.000 warga AS di Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS mengimbau warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina karena ancaman invasi Rusia.

Pada Minggu (23/1/2022), Departemen Luar Negeri AS juga menyarankan agar tidak melakukan perjalanan ke Rusia, terutama ke daerah-daerah di perbatasannya dengan Ukraina, memperingatkan warga AS dapat menghadapi 'pelecehan' dan Washington akan memiliki 'kemampuan terbatas' untuk membantu mereka.

"Warga AS yang mengunjungi atau tinggal di Rusia telah diinterogasi tanpa alasan, dan diancam oleh pejabat Rusia dan dapat menjadi korban pelecehan, perlakuan buruk, dan pemerasan," kata pejabat senior AS itu. 

Rusia berulang kali menyangkal rencana untuk menginvasi Ukraina, negara tetangganya. Namun mengajukan persyaratan untuk de-eskalasi dengan menuntut jaminan agar NATO tidak melakukan ekspansi ke Ukraina dan menarik aliansi itu dari kawasan Eropa Timur.

Pada Minggu (23/1/2022) pagi waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menolak gagasan menjatuhkan sanksi hukuman terhadap Moskow sebelum invasi potensial, dengan mengatakan mereka harus digunakan sebagai sarana untuk 'menghalangi' serangan. 

"Begitu sanksi dipicu, Anda kehilangan efek jera," kata Blinken kepada CBS. 

"Jadi yang kami lakukan adalah menyusun serangkaian tindakan yang akan menjadi kalkulus Presiden (Vladimir) Putin," ujarnya.

Hal itu, kata Blinken, termasuk meningkatkan pertahanan di Ukraina dengan lebih banyak bantuan militer.