MPR
Nusantaratv.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Meski begitu, PKS siap berada di posisi mana pun.
"Sampai saat ini kami belum memutuskan untuk periode 2024 sampai periode 2029 berada di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Juru Bicara PKS Pipin Sopian dalam program NTV Prime Nusantara TV (NTV), Senin (29/4/2024) malam.
PKS, kata Pipin, sangat siap apabila menjadi oposisi Prabowo-Gibran. Begitu pula sebaliknya.
"Berada di dalam pemerintahan, kami tentu akan mempertimbangkan. Akan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya," tuturnya.
Keputusan terkait sikap politik PKS dalam pemerintahan ke depan, akan diputuskan melalui Musyawarah Majelis Syuro PKS. Musyawarah ini dilaksanakan oleh 99 anggota Majelis Syuro PKS dari seluruh Indonesia.
Mereka akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian bangsa dan negara, dari bergabung atau tidaknya PKS dalam pemerintahan selanjutnya.
Walau begitu, kata Pipin, PKS berharap tak semua partai politik berada pada gerbong yang sama yakni mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran. Ini demi berjalannya pengawasan terhadap pemerintahan ke depan.
"Kami berharap tidak semua masuk ke pemerintahan, tetap berada di luar pemerintahan, ada yang melakukan check and balances secara all in ya, secara all out untuk menyuarakan aspirasi rakyat, sebagaimana yang kami lakukan sampai saat ini. Jadi 10 tahun kami berada di luar pemerintahan," jelas dia.
Terkait pernyataan Partai Gelora yang tak ingin PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu menghormati sikap tersebut. Namun, bergabung-tidaknya PKS dalam koalisi Prabowo-Gibran menurutnya akan diputuskan oleh partai itu sendiri, bukan pihak lain.
"Kami menghormati semua pendapat ya, setiap partai bisa berpendapat. Tapi tentu yang memutuskan koalisi adalah PKS sendiri. Jadi PKS memutuskan berada di koalisi atau oposisi," tandasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh