Jawaban Kemhan Dituduh Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5

Nusantaratv.com-Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan isu yang beredar di media sosial dan situs-situs online yang menyebut adanya praktik korupsi dalam proses pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar adalah sesat, fitnah dan hoaks. 

Termasuk informasi yang menyebut PT TMI yang berada di balik pembelian alutsista yang dilakukan Kemhan. 

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra memastikan pihaknya akan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebarkan isu ini. 

Herindra menyampaikan informasi sesat itu bila terus dikembangkan akan melemahkan pertahanan Indonesia.  

"Jika ini terus dikembangkan, maka informasi-informasi yang saat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia," kata Herindra dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Ia mengungkapkan sering terjadi informasi-informasi sesat ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses diplomasi pengadaan alutsista. 

Herindra menyayangkan fitnah yang ditujukan ke Kemhan itu. Ia mengimbau semua pihak tidak menyebarkan hoax hanya demi kepentingan politik sesaat.

"Kami di Kemhan, menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut. Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Setop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoax," ujarnya.

Lebih lanjut Herindra menjelaskan pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 belum terlaksana. Hal itu disebabkan keterbatasan ruang fiskal.

"Pertama rencana pemilihan Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal," tuturnya. 

Baca juga: Bantah Situs Kemhan Bocor, Menkominfo Budi Arie: Yang Ngeri Kebocoran Selingkuhan

Dan dalam upaya menjaga wilayah udara Indonesia, sambung Herindra, Kemhan tetap fokus berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik.

"Salah satunya adalah pemilihan pesawat tempur Rafale, dan Prancis yang akan segera hadir secara bertahap di Indonesia," sambungnya.

Terkait isu yang menyebut PT TMI berada di balik proses pembelian alutsista, Herindra menegaskan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kemhan dan PT TMI. 

"Itu informasi sesat," tegasnya. 

Herindra mengatakan informasi sesat itu sudah menyebar secara masif. Karena itu, pihaknya memutuskan akan menempuh upaya hukum.

"Menyangkut semua informasi hoax dan fitnah dan mendegrasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kemhan dan telah disebarkan secara masif oleh berbagai pihak, baik melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar, " ujarnya.

"Maka, Kemhan akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoax yang menyangkut Kemhan," imbuhnya.

Hal senada ditegaskan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan tidak ada proses jual beli Mirage lantaran sudah dibatalkan.

"Seperti disampaika wamenhan tidak ada pembelian, tidak ada. Mirage sudah dibatalkan dan artinya kontrak tidak efektif. Karena tidak ada pembelian dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi," ujar Dahnil.

"Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan, akhirnya kontraknya tidak efektif dan syaratnya tidak dipenuhi. Jadi tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi," pungkas Dahnil.

Diketahui, baru-baru ini muncul isu yang menyebut The Group of States against Corruption (GRECO) dari Uni Eropa tengah melakukan penyelidikan terhadap Prabowo Subianto atas dugaan korupsi terkait rencana pembelian 12 jet tempur Mirage. Diisukan bahwa Prabowo Subianto telah menerima 20 juta USD (sekira Rp312,3 miliar) dari total cashback 7 persen.