Kelangkaan Minyak Goreng, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Debora Tampubolon: Harus Jadi Perhatian Pemerintah!

Nusantaratv.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/3/2022). 

Dalam kesempatan itu, dia membeberkan adanya mafia yang bermain dengan minyak goreng. Secara teori, ungkap Lutfi, pasokan minyak goreng sejatinya lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan dijalankannya kebijakan DMO dan DPO, Kemendag berhasil mengumpulkan sebanyak 720.612 ton. Di mana sebanyak 551.069 ton atau setara 570 juta liter juga telah didistribusikan dalam kurun waktu kurang lebih sebulan terakhir.

Namun, sayangnya, kata Lutfi, fakta yang terjadi di lapangan ternyata berkata lain. Dia mengaku dari aksi blusukannya, kerap mendapati pasar dan supermarket tak memiliki minyak goreng. Dia kemudian menyebut adanya indikasi pelaku mafia yang bermain di balik raibnya stok minyak goreng. 

"Spekulasi kita, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," kata Lutfi dihadapan Anggota DPR RI Komisi VI, di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

"Ini 3 kota ini satu industri ada di sana, kedua ada pelabuhan. Jadi kalau ini keluarnya dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa 1 juta liter, dikali Rp7.000, Rp8.000, ini uangnya Rp8 sampai Rp9 miliar," lanjutnya.

Dia menegaskan pihaknya tidak bisa melawan penyimpangan yang terjadi. "Kementerian perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," tambah Lutfi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Debora Tampubolon mengatakan naiknya sejumlah komoditas pangan, salah satunya minyak goreng, sudah harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan.

"Hari ini Komisi VI DPR RI mengundang Menteri Perdagangan dalam hal pengawasan terhadap komoditi-komoditi pangan yang akhir-akhir ini terjadi peningkatan baik itu dari segi harga dan kelangkaan di masyarakat terutama minyak goreng, kedelai dan sebagainya," ujar Sondang Tiar Debora Tampubolon. 

"Hal ini menjadi bentuk antisipasi kami sebagai wakil rakyat terhadap kenaikan harga-harga barang yang biasanya mendekati bulan suci Ramadhan, supaya ini benar-benar bisa diantisipasi oleh pemerintah," tambahnya.

Terkait dengan komoditi pangan yang saat ini tidak bisa dikendalikan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, pihaknya menyimpulkan adanya tiga hal. Pertama, kata dia, negara tidak menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Kita bisa melihat bahwa negara yang dalam hal ini diwakili BUMN-BUMN pangan menguasai tidak lebih 10 persen kebutuhan ataupun produksi nasional baik di komoditi cpo, daging, ayam, telur, dan sebagainya," imbuhnya. 

Karena itu, lanjut Sondang Tiar Debora Tampubolon, pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Pertanian, Perdagangan, bahkan Presiden harus memperhatikan agar bisa mengendalikan ketersediaan dan harga-harga pangan. "Karena kita negara demokrasi, karena itu harus melakukan demokrasi ekonomi, atau demokrasi Pancasila," tegasnya.

Kedua, ungkap dia, Kementerian Perdangan salah menetapkan kebijakan dan juga tidak dapat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.  "Kemarin setelah dilakukan subsidi dan perubahan terhadap HET (harga eceran tertinggi) dan sebagainya hingga akhirnya ketersediaan komoditi yang sekarang menjadi hangat seperti minyak goreng saat ini menjadi hilang dan harganya tidak bisa dikendalikan. 

"Karena itu Kementerian Perdagangan harus bisa mendapatkan informasi dari beberapa sumber tidak hanya dari satu sumber yang mengatakan harus HET atau DMO dan sebagainya, sehingga bisa memutuskan kebijakan yang bisa berpihak kepada semua pihak, baik kepada petani, pelaku usaha, produsen, masyarakat, karena kalau kementerian atau pemerintah dalam hal ini menetapkan kebijakan hanya berpihak kepada satu lapisan masyarakat artinya tidak meng-cover pada pihak lain hal itu akan terjadi turbulensi," jelasnya.

Ketiga, kata Sondang Tiar Debora Tampubolon, kelangkaan dan stabilitas harga ini dipengaruhi oleh perubahan iklim. "Kami telah dapat informasi dari petani dan pelaku usaha di industri sawit. Sekarang tidak bisa diprediksi musim hujan atau panas. Sehingga petani tidak bisa lagi menentukan kapan puncak masa panen raya, kapan masa paceklik. Ini harus diperbaiki. Bagaiman kita memperbaiki dari climate change."

"Nah, oleh karena itu kami menyarankan kepada Menteri Perdagangan, alih-alih menetapkan DPO dari 20 persen naik menjadi 30 persen, naik lagi ada DPO dan sebagainya. Kami minta pemerintah fokus pada kenaikan produksi dalam negeri karena untuk CPO kita sebagai penghasil terbesar, jadi mau tidak mau kita harus bertanggung jawab terhadap stabilitas harga," cetus Sondang Tiar Debora Tampubolon.

"Kalau tadi kita bisa impor dari ngara lain itu adalah solusi instan. Misalnya apakah daging ketika kelangkaan terjadi dan harga pelan-pelan naik solusi instannya impor." 

"Tapi itu tidak berpihak kepada peternak. Kami harapkan pemerintah menetapkan kebijakan yang berpihak kepada petani, peternak dan masyarakat. Usahanya pertama memperbaiki produksi dalam negeri supaya banjir di pasaran dan produksi melimpah," tambahnya.

"Dan kita tidak bisa produksi CPO hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri, kita adalah fiding the world, kita memberi makan hasil pertanian kepada dunia miliaran orang penduduk dunia."

Keempat, mengenai sudah dicabutnya HET satu harga semua bentuk komoditi minyak goreng sudah tepat, namun bagaimana mengatasi masyarakat yang menjerit dengan harga tinggi. 

"Nah karena itu kami menyarankan melakukan subsidi. Subsidi jangan kepada perusahaan. Subsidi langsung ke masyarakat, termasuk kepada mikro ekonomi menengah yang usahanya ultra mikro. Supaya minyak goreng yang sudah ditetapkan Rp14 ribu tidak akan hilang lagi. Kemudian gas bisa turun lagi. Jadi subsidi harus tepat sasaran. Seperti saya tidak perlu dapat subsidi. Kita jadi bangsa mandiri dulu, kita bisa kok menjadi bangsa yang mandiri," tukas Sondang Tiar Debora Tampubolon.