KDEKS, Ujung Tombak dan Jembatan Sinergi dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nusantaratv.com - Di tengah perlambatan ekonomi global, kinerja ekonomi dan keuangan syariah global tetap menunjukkan prospek yang cerah. Nilai transaksi sektor ekonomi syariah tetap tumbuh karena permintaan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tetap kuat. Bahkan, pengeluaran umat Islam dunia untuk gaya hidup halal diproyeksikan akan terus naik hingga mencapai 3 triliun dolar AS pada 2030.

Secara nasional pun sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang dijalankan di Indonesia juga dinilai mampu menopang gerak pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, salah satu langkah untuk memantapkan sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, yakni dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 

“KDEKS tidak saja akan menjadi ujung tombak orkestrasi kekuatan ekonomi syariah di tingkat lokal, tetapi juga jembatan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan di pusat dan daerah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyaksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jl. Raden Pamuk, Beringin, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Kamis sore (04/05/2023). 

Lebih dari itu, Wapres juga memandang pembentukan KDEKS sebagai langkah strategis untuk lebih membumikan implementasi ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mengakselerasi pengembangannya sesuai dengan keragaman potensi tiap wilayah di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi komitmen dan inisiatif cepat para pimpinan daerah atas terbentuknya KDEKS di Provinsi Jambi,” ungkapnya. 

Lebih jauh, Wapres menyebutkan bahwa banyak potensi Provinsi Jambi yang dapat digali lebih optimal agar beriringan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

“Penduduk Jambi 99,76% beragama Islam, serta [memiliki] lebih dari 4.200 masjid dan lebih dari 300 pesantren tersebar di Jambi. Ini merupakan modal sekaligus potensi besar untuk dikembangkan,” urainya.

Demikian pula budaya Melayu Jambi, sambung Wapres, yang sangat kental dengan adat istiadat dan kehidupan keseharian yang Islami, sejatinya adalah potret gaya hidup halal yang dapat dikembangkan tanpa meninggalkan nilai-nilai dan kearifan yang ada.

“Semuanya menjanjikan peluang untuk menjadikan Jambi sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi syariah, seperti sektor makanan halal, busana muslim, keuangan syariah, maupun pariwisata halal,” tegasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Jambi melaporkan bahwa Jambi beberapa waktu lalu sempat menjadi salah satu daerah yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia yang mencapai angka 8,55%. Namun, dengan kerja seluruh pihak angka inflasi Jambi hari ini sudah turun di angka 3,78%.

“Kami laporkan juga Bapak Wapres, angka kemiskinan di Jambi sempat mengalami kenaikan akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi alhamdulillah angka pengangguran kita menurun,” ungkapnya. 

Tidak hanya itu, kata Haris, saat ini angka prevalensi stunting di Jambi juga terus mengalami penurunan. Targetnya, angka prevalensi stunting Jambi pada 2022 yang masih di angka 16% akan turun menjadi 12% pada 2024 dan 8% pada 2026. 

“Hal ini akibat dari kerja keras seluruh pihak termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, BKKBN, termasuk Polda, Danrem, Kejati semua bergerak untuk menangani stunting,” ujarnya. 

Terakhir, Haris melaporkan bahwa Jambi merupakan wilayah yang rawan kebakaran hutan. Namun, hingga saat ini potensi kebakaran hutan tersebut dapat diantisipasi dengan baik sehingga kondisinya masih aman. 

“Kami laporkan bahwa kondisinya cukup baik dan terkendali, serta tidak ada titik-titik api yang dapat mengganggu [masyarakat],” pungkasnya. 

Selain menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Jambi, pada kesempatan ini Wapres juga menyerahkan bantuan Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari BAZNAS kepada 56 orang penerima. 

Hadir pada acara ini, di antaranya Ketua BAZNAS Noor Achmad, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pompinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, serta para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi. 

Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (EP/SK-BPMI, Setwapres)